oleh

Gerindra : Tuntutan Ganti Rugi Korban Banjir Ke Pemprov DKI Berbau Politik

POSKOTA.CO – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta ganti rugi oleh korban banjir senilai Rp2 miliar. Bukannya disambut positif, langkah para korban tersebut dinilai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik berbau politik.

“Sekarang kalau nuntut ganti rugi ngapain ke balai kota? Pengadilan dong, itu aja udah keliatan arahnya apa gitu loh. Dilihat dulu tuntutannya kayak apa, seperti apa legal standing, kuat apa enggak, makanya ke pengadilan jangan ke balai kota, kalau ke balai kota demonstrasi namanya,” katanya, Senin (8/3/21).

Menurut Taufik, adalah hak masyarakat untuk melakukan tuntutan lantaran menjadi korban terdampak banjir beberapa saat yang lalu. Meski begitu, Taufik meminta agar tuntutan itu diarahkan sesuai jalur hukum.

“Itu hak publik, cuma kalau mau menuntut lewat jalurnya, kalau sudah diawali ke balai kota itu sudah bukan masalah materi, itu sudah bau-bau politik gitu loh. Pengadilan aja, ini kan logika sederhana urusan hukum, pengadilan lalu menuntut, kalau datang ke balai kota, emang balai kota bisa langsung ganti? Atas perintah siapa mengganti?” ucap Taufik.

Taufik lantas mengomentari dasar ukuran orang-orang menilai banjir di DKI Jakarta beberapa saat yang lalu lebih parah dari banjir sebelumnya. Dia menyebut harusnya masyarakat menilai secara objektif bagaimanapun cara penanganan banjirnya.

“Gini orang ngomongin banjir harusnya ada ukurannya, kalau saya, saya mengatakan jauh lebih bagus penanganan sekarang, apa buktinya? Yang terdampak banjir jauh lebih sedikit, itu ukuran keberhasilan, mau apa kek caranya dan bentuknya, yang penting rakyat nggak kebanjiran, kalau mau ukur seberapa besar, itu baru objektif, yang tedampak sedikit,” ujarnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum korban banjir DKI Jakarta menyambangi balai kota untuk mengajukan keberatan atas penanganan banjir 2021 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Mereka menuntut ganti rugi akibat banjir yang ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

“Minta ganti rugi. Tapi di luar itu RPJMD harus dilaksanakan supaya tidak terulang normalisasi sungai harus dilaksanakan. RPJMD itu adalah perintah hukum ya, yang untuk kepala daerah untuk dilaksanakan,” kata Juru Bicara Tim Advokasi Solidaritas Untuk Korban Banjir, Sugeng Teguh Santoso, Jumat (8/3/21).

Sugeng mewakili 7 orang korban banjir pada Februari 2021 yang berdomisili di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ia memandang warga mengalami kerugian materiil lantaran penanganan banjir tidaklah optimal.

“Ini setiap warga berbeda. Yang paling besar itu Ibu Jeni ada dua mobil yang terendam. Kerugiannya dua mobil saja Rp 500 juta kemudian kerusakan motor (ada yang) Rp 7 juta, R0 20 juta, furnitur, perangkat. Kalau dijumlahkan berapa nih lebih dari Rp 2 miliar,” paparnya.

Sugeng memberikan tenggat waktu selama 10 hari untuk Pemprov DKI Jakarta merespons keberatannya. Hal ini, sebutnya, mengacu pada Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Apabila tak menerima hasil baik, pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya menggugat ke PTUN.(Ale/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *