oleh

Galian Tanah Makin Liar, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Berang

POSKOTA. CO – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mendesak, Satpol PP dan Camat Gunung Putri, agar segera menghentikan dan menutup galian C tanpa ijin yang kian marak.

Bagi para wakil rakyat ini, galian C ilegal di Kabupaten Bogor menjadi PR bagi Pemkab Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin harus tegas menegur Satpol PP, agar bisa menertibkan dan menindak tegas para pengusaha galian C yang membandel.

Harus adanya penindakkan tegas oleh penegak Perda, karena galian tanah di Gunung Putri, tanpa perizinan resmi alias ilegal memiliki dampak yang luas.

Achmad Fathoni, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor angkat bicara terkait galian tanah merah di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kepada wartawan, politisi dari Partai PKS ini mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Camat Gunung Putri, agar protes warga terkait adanya galian tanah ilegal, segera direspon.

“Sudah komunikasi dengan pihak kecamatan Gunung Putri. Saya minta menertibkan galian liar tanah merah diwilayahnya karena sudah ada protes warga. Semua harus taat aturan. Kalau galian liar, maka dampak kerusakan ekosistim akan timbul,” katanya.

Menurut wakil rakyat ini, Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kecamatan Gunung Putri harus mengambil tindakan, termasuk mengecek kelengkapan ijin atas galian tanah merah atau galian C dan aktifitas pengangkutannya.

“Apakah ada ijin atau tidak. Sudah ada UU dan aturannya. Jangan biarkan begitu. Aparat pemerintah itu digaji. Salah satu tugasnya yakni menegakan aturan yang sudah ada,” tegasnya.

Kalau lambat aksi dari Camat dan Bupati,  Achmad meminta jajaran pemerintahan desa yang wilayah kerjanya masuk dalam galian liar ini dan warga yang terkena dampak perlintasan kendaraan proyek, bisa mencegahnya.

“Kades Bojong Nangka, Cikeas Udik dan Desa Nagrak yang wilayahnya ada aktifitas ilegal bisa mencegah tindakan pelanggaran hukum. Kegiatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat, harus dihentikan. Ada sejumlah wilayah yang ada galian liar,” tegasnya.

Ia mendesak penegak perda dalam hal ini Satpol-PP, agar langsung bergerak. Baginya, ada atau tanpa pengaduan atau komplain dari masyarakat, jika sudah mengetahui itu ilegal, maka langsung dihentikan. ASN (Aparatur Sipil Negara) itu digaji untuk menegakan perda dan aturan yang berlaku.

“Semua kita cari rejeki. Tapi saya berharap kepada pengusaha dan semua masyarakat, mari cari rejeki dengan cara yang baik. Mari ikuti peraturan. Jangan mencari uang dengan melanggar aturan. Cari rejeki dengan tidak taat aturan, tidak akan berkah. Itu hanya merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang gali bisa masuk penjara dan masyarakat menjadi korban,” ujar Achmad. (yopi/bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *