oleh

Ada Pimpinan Redaksi Media Online Jepara Melanggar Peraturan Dewan Pers?

POSKOTA.CO – Ironis memang sebuah media online “G7” di Kabupaten Jepara, menempatkan Pemimpin Redaksi atas nama VR, apakah sudah? mempunyai UKW utama dari Dewan Pers, Jika membaca dari PERATURAN DEWAN PERS Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018. Tentang STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN, jelas mengatur di huruf M. PEMIMPIN REDAKSI, Pemimpin redaksi merupakan posisi strategis dalam perusahaan pers dan memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers.

Oleh karena itu, pemimpin redaksi haruslah mereka yang telah berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama. Wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi ialah mereka yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 (lima) tahun.

“sangat tidak profesional sekali, posisi Pemred tidak mengantongi UKW dan bisa masuk disebuah media online, Sebagai sebuah pelanggaran peraturan yang fatal dan jelas bisa dibaca dikolom redaksi media onlinenya. Ataukah kesengajaan dan kebodohan, pemilik perusahaan persnya?

Merujuk di huruf O. KETENTUAN PERALIHAN

1. Seluruh Perusahaan Pers dan Organisasi Wartawan yang telah lulus verifikasi Dewan Pers sebelum berlakunya Peraturan Dewan Pers ini, wajib menentukan jenjang kompetensi dan mengikutsertakan wartawannya untuk Uji Kompetensi wajib mengikuti Uji Kompetensi secara berjenjang mulai dari Jenjang Kompetensi Muda, Kompetensi Madya dan Kompetensi Utama.

3. Pemimpin Redaksi wajib memiliki sertifikat Uji Kompetensi Tingkat Utama.

4. Dewan Pers dapat memberikan sertifikat kompetensi utama kepada wartawan yang telah mengabdikan dalam bidang jurnalistik paling sedikit 25 tahun. Sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan Dewan Pers.

Hal ini perlu diketahui oleh instansi Pemda Jepara, yang akan ditawari baik iklan, pemberitaan dan bentuk kerjasama lainnya, karena tentunya kode etik jurnalistik tidak dipenuhi oleh media online tersebut.

Miris sekali di Jepara sebuah pengakuan pemred secara ngawur dan berperilaku tidak Profesional, memperkerjakan oknum pelaku tindak pidana penipuan sebagai Kabiro dan Wartawan, tanpa mengetahui dan menerima KTP sebagai dasar untuk mengetahui status kependudukan diwilayah tugas Kabupaten Jepara, hingga oknum mantan Kabiro sekaligus oknum Wartawan itu nekat melakukan penipuan, menggondol uang puluhan juta hingga kini masih menjadi buronan polisi Jepara. Semoga saja terungkap terang benderang dari sinetron ini.(oko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *