oleh

Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 Merupakan Kejahatan Luar Biasa

POSKOTA.CO – Tidak kurang dari dua minggu setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan merima suap dari ekspor benih lobster sebesar Rp3,4 miliar, KPK kembali mencokok Menteri Sosial Juliari P Batubara karena korupsi bantuan sosial masyarakat berdampak Covid-19 sebesar Rp17 miliar.

Ironisnya lagi, penangkapan kedua menteri ini dilakukan di bulan penghujung tahun 2020 dimana bangsa dan negara sedang dilanda kesulitan ekonomi pada masa pandemi wabah Covid-19. Apalagi dengan terkuaknya kasus tersebut justru semakin mencoreng anggota kabinet saat ini.

Pemerhati hukum Stefanus Gunawan, SH, M.Hum mengaku sedih dan terkejut mendengar kabar  tersebut. Advokat yang menjabat Plt DPC Peradi Jakarta Barat, kubu Juniver Girsang ini melihat penangkapan itu merupakan suatu pertanda kalau praktik korupsi di negeri ini benar-benar sudah luar biasa hebat, meluas dan begitu ganasnya serta seolah sudah  membudaya di dunia birokrasi.

“Melakukan korupsi disaat pandemi wabah Covid -19, itu merupakan kejahan yang luar biasa,” ucapnya. Hal ini, tambahnya, justru membuktikan kalau hukuman terhadap pelaku tidak pidana korupsi selama ini belum memberi efek jera.

Untuk itu, advokat ibukota yang juga menjabat sebagai ketua LBH ISKA ( Ikatan Sarjana Katolik) Jabodetabek ini berharap hakim harus berani memberi vonis terberat terhadap para pelaku korupsi tersebut.

Stefanus yang pernah menerima penghargaan ‘The Leader Achieves In Development Award’ dari ‘Anugerah Indonesia’ dan ‘Asean Development Citra Award’s dari Yayasan Gema Karya ini mengaku heran terhadap para terduga koruptor yang telah tega melakukan praktik korupsi tersebut pada saat ini.

“Apalagi yang dikorup adalah uang  bantuan masyarakat yang berdampak Covid-19 dan negara yang tengah membutuhkan dana besar untuk menolong orang sakit dan miskin. Apakah, mereka tidak punya hati nurani? Jelas, ini memperlihatkan kalau hati nuraninya sudah mati,” ucapnya.

Untuk itu Stefanus menilai, Indonesia perlu memancangkan dan meneguhkan tekad untuk memberantas praktik kotor tersebut  dengan cara mengambil langkah-langkah tegas dalam pemberantasan praktik KKN yang seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya dalam penanganan korupsi di negara ini harus menggunakan prosedur pembuktian terbalik sebagai upaya untuk memudahkan pekerjaan para penegak hukum. Sebab bila tidak, usaha untuk memberantas korupsi tampaknya akan mengalami kesulitan.

“Tentunya dalam hal ini hukuman berat pun harus tetap diterapkan mengingat sejak awal KPK juga sudah menegaskan soal hukuman terberat itu,” ucapnya sambil menyebutkan kalau sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengultimatum kepada pejabat yang nekat melakukan korupsi dana bansos Corona akan dituntut hukuman mati.

Hal ini tentunya KPK tetap akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merujuk pada Pasal 2 tentang Penindakan yang ancaman hukumannya cukup berat.

“Jadi tuntutan hukuman mati bisa saja dilakukan pada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi di masa ada bencana nasional, bencana sosial dan sebagainya untuk bisa dijadikan alasan memperberat hukuman bagi pelaku korupsi,” tegasnya.

Yang jelas, katanya, dengan dihukum berat untuk para koruptor tersebut diharapkan dalam situasi dan kondisi seperti ini, tidak ada lagi perbuatan haram itu. Apalagi di tengah situasi sulit ini perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. (Budhi W)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *