oleh

Korban Tindak Pidana ITE Kecewa, Hakim Alihkan Terdakwa Tahanan Luar

POSKOTA. CO – Tim kuasa hukum PT Asuransi Leance Indonesia (ALI) merasa kecewa atas penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengalihkan status tahanan terdakwa kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi tahanan kota.

“Ya, klien kami selaku korban Pelanggaran Undang-Udang ITE merasa kecewa karena status terdakwa kini menjadi tahanan kota alias ditahan luar,” kata tim kuasa hukum PT ALI, Ganto Alamsyah Jamaluddin Sinambela dan Sumirna Lusiana, Senin (6/6/21)

Menurutnya YAS pada 15 Januari 2020 ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai terdakwa atas dugaan melanggar tindak pidana sebagaimana Pasal 38 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Sejak kasusnya diproses di kejaksaan, status terdakwa ditahan sejak 9 hingga 18 Maret 2021 dengan nomor Register Perkara 327/Pid.Sus/2021/PN dan sidangnya dipimpin oleh Majelis Hakim diketuai Agus Darwanta, SH, dan Djuyamto, SH, dan Srutopo Mulyono, SH, sebagai hakim anggota. Namun ketika perkaranya berada di pengadilan, status terdakwa dialihkan menjadi tahan kota.

Ketika ditanya wartawan soal pengalihan status terdakwa ini, ketua majelis hakim intinya menyebutkan karena sakit. “Terdakwa tidak kami tahan di rutan, karena lagi sakit,” ucap Agus Darwanta.

Perkara ini semula disidangakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dony Boy dari Kajari Jakarta Utara, namun setelah status terdakwa berubah lalu disidangkan oleh JPU Yerick Sinaga dari Kejati DKI.

Tim kuasa hukum PT ALI menyebutkan sesuai perbuatan yang didakwakan yakni Pasal 38 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa maksimal sembilan tahun penjara.

“Jadi bila dilihat dari pasal yang didakwakan ini, terdakwa seharusnya ditahan karena sesuai Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, terdakwa dapat ditahan bila ancaman pidananya lima tahun atau lebih.” ucapnya.

Kuasa hukum menekankan seharusnya demi keadilan bagi korban, terdakwa tetap ditahan dalam rutan sebab dikuwatirkan terdakwa melarikan diri.

“Hal ini bisa saja karena terdakwa takut akan hukuman yang akan dikenakan kepadanya sehingga kelak putusan tidak dapat dieksekusi karena terdakwa telah melarikan diri. Selain itu dikuwatirkan terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.” pungkas tim kuasa hukum. (ferry)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *