oleh

Karutan Pakai Sabu, Alexius: ‘Momentum Ungkap Peredaran Narkoba di Lapas’

POSKOTA.CO – Memprihatinkan. Peredaran narkoba kini sudah sangat mengkuatirkan. Masalah narkoba sudah masuk dalam lingkungan publik figur, seperti aparat penegak hukum, artis bahkan sampai pejabat yang seharusnya ikut membasmi narkoba, tapi malah terlibat, meski hanya sebagai pemilik maupun pengguna saja.

Walau sudah banyak publik figur termasuk pejabat yang dihukum dalam kasus itu, tapi tidak juga menimbulkan jera. Malah yang terbaru muncul satu pejabat yakni Kapala Rumah Tahanan (Karutan) Cilodong, Kota Depok berinisial A yang ditangkap jajaran Satres narkoba Polrestro Jakbar karena menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu pada Jumat (25/6/21) lalu.

Melihat keadaan ini, pemerhati hukum Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum, menyebutkan hal itu harus bisa dijadikan momentum bagi Inspektorat Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan BNN mengungkap sinyalemen yang beredar di masyarakat adanya peredaran narkoba di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Ya, dengan tertangkapnya Karutan Kelas 1 Cilodong Depok ini agar kedepannya Rutan dan Lapas harus benar-benar dapat bebas dari narkoba,” ucapnya.

Menurut advokat ibukota ini, bila dalam Lapas dapat menciptakan para narapidana bebas dari narkoba dengan menciptakan para narapidana menjadi manusia baru yang bisa bersosialisasi dan mempunyai ketrampilan, tentunya kelak ketika bebas setelah menjalani hukumannya sudah pasti mereka (napi-red) dapat diterima di tengah masyarakat.

“Jelas, dengan demikian hal tersebut sesuai dengan tujuan bahwa istilah penjara bukan lagi untuk balas dendam, tapi menjadikan Lapas yang bertujuan untuk membina agar para penghuninya dapat menjadi masyarakat yang berguna baik bagi keluarganya mapun masyarakat,” tegasnya.

Perberat Hukuman

Alexius menyebutkan terkait pejabat yang terlibat dan bila terbukti dalam persidangan bukan saja sebagai pemakai, tapi juga pengedar, maka vonisnya bisa diperberat oleh hakim yang mengadilinya.

“Sebab penanganan pejabat yang melanggar aturan menjadi salah satu amanat dari Kementerian Hukum dan HAM. Siapapun terbukti melanggar hukum, maka akan berurusan dengan aparat hukum, tanpa pandang bulu. Jadi, tidak ada toleransi terhadap pegawai yang menyimpang,” katanya sambil menyebutkan kasus karutan itu perlu jadi perhatian serius Kemenkumham.

Alexius setuju dengan pernyataan Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti yang menyebut penangkapan karutan ini merupakan salah satu bentuk bersih-bersih lapas dan rutan dari berbagai aktivitas terkait narkotika yang juga menjadi komitmen Ditjen Pemasyarakatan dalam pemberantasan narkoba di lingkungan kerjanya.

Artinya, siapa pun yang terlibat dalam baik pemakaian maupun peredaran narkoba, baik itu warga binaan atau pun oknum petugas, akan dikenai sanksi atau ditindak -lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Nah, tentunya dengan demikian, jangan sampai, para petugas yang telah diberikan amanah untuk membina para narapidana justru mereka sendiri tidak terbina dengan baik. Ini jelas memalukan institusi Kemenkumham itu sendiri,” tandas Alexius. (bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *