oleh

Hendardi: Penangkapan An Najah Oleh Densus 88 Momentum Koreksi Bagi MUI

POSKOTA.CO – Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Zain An Najah ditangkap Densus 88 Antiteros Polri atas dugaan tindak pidana terorisme. Dengan ditangkapnya Ahmad Zain menggambarkan dan mengonfirmasi, intoleransi, radikalisme dan terorisme telah menyusup secara sistemik ke berbagai institusisosial, keagamaan, institusi pemerintahan dan BUMN.

Hal itu dikatakan Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11/2021. MUI yang seharusnya kata Hendardi menjadi jangkar moderatisme Islam kembali lalai seperti di masa sebelumnya. Sebab,  membiarkan orang seperti An Najah menjadi bagian dari struktur MUI, bahkan pada Komisi Fatwa.

Posisi yang ditempati Ahmad Zain merupakan suatu Komisi yang selama ini memproduksi fatwa-fatwa keagamaan. Sebelumnya, menurut Hendardi melalui sejumlah aktor dalam MUI, organisasi keagamaan ini telah menjadi booster yang efektif bagi menguatnya intoleransi di Indonesia.

Fatwa-fatwa atas berbagai aliran dan pandangan keagamaan serta peristiwa tertentu yang dengan simplistis dianggap sebagai penodaan agama. Tindakan itu telah melegitimasi praktik intoleransi, diskriminasi dan persekusi terhadap warga negara dan
kelompok-kelompok keagamaan tertentu.

Dikatakan Ketua SETARA Institute, sekalipun dalam perspektif MUI fatwa-fatwa itu bagian dari tugas dakwah. Namun MUI tidak pernah menghitung secara seksama risiko dan dampak yang ditimbulkan dari fatwa terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Penangkapan An Najah lanjut Hendardi harus menjadi momentum koreksi serius bagi MUI untuk melakukan upaya-upaya ekstra memastikan kelembagaan MUI tidak menjadi instrumen promosi intoleransi. Bukan hanya MUI di tingkat Pusat, MUI di berbagai tingkatan juga mesti berbenah.

SETARA Institute Hendardi mengapresiasi Densus 88 Mabes Polri yang bertindak melakukan pemberantasan terorisme. Meski pun mereka berlindung di balik organisasi keagamaan. Narasi Islamphobia yang dihembuskan di balik setiap upaya negara memberantas terorisme adalah bagian dari counter attack yang sengaja dihembuskan untuk memperlemah kinerja pemberatasan terorisme.

Ditegas Hendardi, sepanjang bukti permulaan telah cukup, maka tindakan penegakan hukum atas tindakan terorisme sahih untuk dilakukan. Prinsip due process of law harus terus menjadi pedoman Densus 88, sehingga upaya pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai tindakan politik negara melemahkan kelompokkelompok tertentu.

SETARA Institute terus mengingatkan bahwa terorisme adalah puncak dari intoleransi. Karena itu terhadap segala bibit intoleransi, negara dan elemen masyarakat harus terus melakukan intervensi dengan berbagai resep yang proporsional.

Apa yang dilakukan negara, melalui Kementerian Agama RI dengan mempromosikan moderasi beragama adalah bagian dari upaya mengatasi problem hulu dari terorisme. Sementara elemen masyarakat sipil juga melakukan hal yang sama, mempromosikan kehidupan yang lebih toleran.(Omi/bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *