oleh

APMMI Demo Kemenkeu Desak Usut  Sengkarut Uang Negara di LPEI

JAKARTA – Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (APMMI) geruduk Kantor Kementrian Keuangan ( Kemenkeu) RI  untuk aksi demo dukungan ‘bersih-bersih’ terhadap dugaan sengkarut Uang Negara di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Selasa (31/10/2023).

LPEI yang keberadaannya di bawah Kemenkeu tengah disorot masyarakat Indonesia karena banyaknya debitur yang mengajukan gugatan. Dalam catatan APMMI, ada 117 kasus  menyeret LPEI, berdasarkan data direktori putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Debitur dari berbagai daerah seperti Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta,  menggugat LPEI ke pengadilan negeri.

“Melihat apa yang terjadi, kita patut bertanya-tanya, apa yang salah dengan governansi dan transparansi di LPEI,” seru Korlap APMMI, Daud S dalam orasinya. “LPEI sebagai emiten efek atau perusahaan yang surat utangnya tercatat di pasar modal, telah gagal menjaga dua hal terpenting di pasar modal, yaitu trust dan likuiditas,” tambahnya.

Ditambahkan Daud, melihat sejumlah kasus yang menimpa para pelaku usaha, maka patut diduga di dalam tubuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) banyak oknum yang memang mencari keuntungan secara tidak halal, asal dapat untung dan tidak ada upaya mempertahankan kepercayaan publik.

“Kita bisa baca di berbagai media di Tanah Air terkait keterlibatan oknum-oknum pejabat LPEI  yang dihukum karena korupsi,” ucap Daud. ” Kendati sudah banyak oknum pejabat LPEI masuk penjara, namun ternyata praktek di lapangan masih juga ada upaya menguasai aset debitur LPEI terus terjadi,  dengan pola yang hampir sama dengan sebelumnya,” imbuh Daud.

Banyak pelanggaran yang terjadi, tutur Daud,  untuk itu Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung patut menyelidiki oknum-oknum yang bermain atau nakal karena hal ini  merusak iklim usaha di republik ini. Contoh, ada jaminan aset yang nilainya jauh di harga pasaran, namun oleh oknum-oknum di LPEI dijual dengan harga yang jauh di bawah harga pasar.

“Dan gilanya, LPEI sendiri yang membeli aset-aset debitur,” kata Daud. “LPEI yang seharusnya membimbing dan membina, justru yang terjadi LPEI malah membinasakan para pelaku usaha demi kepentingan oknum-oknum yang mencoba meraih prestasi dengan menghalalkan segala cara,” jelas Daud.

Patut diduga mereka memperkaya diri dan menguntungkan LPEI secara lembaga agar dapat penilaian baik kendati melanggar aturan. Kerugian di LPEI yang terjadi selama ini patut diduga coba ditutupi dengan mempailitkan debitur yang memiliki aset besar untuk mengurangi kerugian LPEI.

“Kami mendesak  Menteri Keuangan menurunkan Tim Inspektorat Kementrian Keuangan, bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar jaringan Mafia di LPEI,” tegas Daud. “LPEI yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat (pengusaha) dari pinjaman, malah memberikan bunga tinggi. LPEI harus membantu meningkatkan kesejahteraan pengusaha dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah untuk pengembangan bisnis, membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi, tapi kenyataan justru sebaliknya,” imbuh Daud.

Maka dengan ini APMMI menyatakan dan menyampaikan pernyataan sikap: menuntut agar seluruh Direksi LBEI dinonaktifkan agar dapat menjalani pemeriksaan, menuntut agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang dinilai secara transparansi sehingga tidak merugikan pelaku usaha juga negara.

Jika hal itu tidak dilakukan, lanjut Daud, APMMI  mendesak agar LPEI dibubarkan saja karena sudah menyalahi fungsi dan tugasnya sebagai penyedia pelayanan untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik sesuai dengan peraturan yang ada.  “Keberadaan LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional yang bertugas melaksanakan pembiayaan ekspor nasional, dengan kegiatan utamanya berupa pembiayaan, asuransi dan penjaminan yang diberikan kepada debitur ekspor / indirect export, baik level korporasi maupun level UKM, ” tutur Daud. “Bukan malah mempersulit dan membebani pengusaha seperti sekarang ini, dimana banyak pengusaha mengeluhkan dan merasa dikerjain oleh LPEI,” pungkas Daud.  (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *