oleh

Komnas Perempuan Keluarkan Rekomendasi Kasus Dugaan KDRT Istri Dirut

POSKOTA.CO – Gonjang-ganjing rumah tangga oknum Dirut satu BUMN, ANSK dengan istrinya, Rina Lauwy sepertinya bakal berbuntut panjang. Karena ada dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kasus KDRT ini sendiri sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/1117/II/YAN.2.5/2021 SPKT PMJ.

Pelaporan tersebut diperkuat adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada 29 Maret 2021 bernomor: 017/KNAKTP/Pemantauan Surat Rekomendasi/III/2021, perihal: Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk laporan polisi no.LP/1117/II/YAN.2.5/2021 SPKT PMJ.

Dalam surat rekomendasi nya, Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik meningkat setiap tahunnya.

Pendiri Aliansi Timur Indonesia dan Aliansi Warga Jakarta, Andreas Benaya, mengatakan hal ini dipandang sangat penting, mengingat dalam berbagai kasus, para pejabat publik dapat menggunakan pengaruhnya dan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan menghambat hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan korban.

Andreas Benaya menambahkan poin lainnya juga menerangkan bahwa oknum dirut tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 45 UU No 23/2004 tentang Penghapusan KDRT yang mengatur ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis serta pengembangan tindak pidana dalam pasal 369 ayat (1) KUHP, yakni pengancaman menggunakan cara pencemaran nama baik lisan maupun tertulis dan sebagaimana pengancaman pada kasus ini disampaikan melalui media elektronik.

Selanjutnya terdapat poin yang meminta Polda Metro Jaya melakukan percepatan penyelesaian penyelidikan, serta melimpahkan berkas kepada Kejaksaan yang berwenang untuk menangani perkara ini.

“Pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 29 jo. pasal 45B UU No 29/2016 tentang perubahan atas UU No 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,” kata Andreas dalam keterangannya, Sabtu (22/5) lalu.

Menteri BUMN, Erick Thohir,  diminta Andreas, mengevaluasi kembali keberadaan A.NSK sebagai Dirut Taspen. (ale/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *