oleh

Tanggapan PPI Terkait 100 Hari Program Kapolri

POSKOTA.CO-Presiden Jokowi melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo menduduki jabatan sebagai kapolri pada 27 Januari 2021 atau sekitar 100 hari yang lalu. Sehubungan dengan pelaksanaan program yang telah berlangsung 100 hari kapolri tersebut Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimnas PPI) menyampaikan pandangan dan pemikiran sebagai berikut :

  1. Menghargai komitmen Kapolri untuk memperbaiki citra dan kinerja Polri dengan konsep “Polri Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.

Usaha-usaha untuk mentransformasikan Polri menjadi lembaga yang modern, kredibel, melayani dan responsif terhadap perkembangan keadaan layak terus didukung, termasuk dengan saran, kritik dan koreksi.

“Keterbukaan Polri untuk menerima saran dan kritik adalah bagian penting dari komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja,” demikian keterangan tertulis yang dikeluarkan Presidium Pimnas PPI Andy Soebjakto dan Sekretaris Jenderal Gede Pasek Suardika, Minggu (23/5).

  1. Menghargai usaha-usaha komunikasi sosial yang dilakukan Kapolri dan jajarannya kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) agama, sosial dan kepemudaan yang berguna untuk membuka dan merintis sinergi dalam kerja-kerja menjaga keamanan dan ketertiban publik.
  2. Menghargai terobosan-terobosan di bidang pelayanan, seperti perpanjangan SIM online, tilang elektronik, polisi virtual yang lebih fokus pada pencegahan dan penyadaran, sistem pengaduan masyarakat (dumas) yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juga terobosan di bidang penegakan hukum, seperti OTT yang dilakukan Bareskrim bersama dengan KPK. Berbagai hal tersebut mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh Polri.
  3. Mendesak Polri untuk meningkatkan kinerja yang berkeadilan dalam penegakan hukum yang terkait dengan kebijakan penanganan covid-19, sehingga ada perlakuan yang sama dan tidak pandang bulu. Perlakuan yang sama dan adil dalam penegakan hukum akan mendongkrak kepercayaan publik kepada Polri.
  4. Mendesak Polri untuk makin cekatan dan trengginas dalam mengatasi masalah gangguan keamanan dan ketertiban publik, terutama di daerah-daerah konflik dan rawan keamanan. Peningkatan daya deteksi dini dan efektifitas penanganan terhadap masalah gangguan keamanan sangat penting untuk menjamin rasa aman dan tertib sosial.
  5. Mendesak Polri untuk makin selektif dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan UU ITE, agar tidak menjadi sarana represi dan tekanan kepada kebebasan sipil. Hal ini penting untuk digaris-bawahi agar langkah-langkah Polri benar-benar sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam penerapan UU ITE. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka Polri bukan saja ikut menjaga iklim demokrasi, tetapi bahkan menjadi kekuatan penjaga demokrasi yang sehat dan produktif. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *