oleh

BUMN dan BPKP MoU Wujudkan Tata Kelola Tekan Risiko Kecurangan

JAKARTA-Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dilakukan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kantor BPKP di Senin (4/3).

Kerjasama yang disaksikan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin diharapkan bisa memperbaiki kinerja BUMN demi mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan.

“Semoga dengan penandatangan nota kesepahaman ini, dan dilanjutkan dengan implementasi tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern secara efektif, kita semua bisa mewujudkan BUMN yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Senin (4/2).

Dikatakan Ateh, BPKP selaku auditor presiden menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of development sekaligus value creator.

“Ini komitmen BPKP dan Kementerian BUMN untuk transformasi BUMN. Tentu juga terkait dengan pembenahan terkait kasus-kasus, tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, mudah-mudahan tugas beliau agak berkurang terkait dengan penindakan karena ini kegiatan terkait dengan preventif,” ujar Ateh.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi pendampingan yang dilakukan dan berharap BPKP terus mengawal upaya BUMN menjadi agen pembangunan. Menurutnya, sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif.

“Kedua hal ini akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik. Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik,” ucap Erick.

Menurut Erick, BUMN yang sehat merupakan hal yang krusial, karena BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia tak sekadar korporasi, melainkan juga pelayanan publik yang erat dengan ekonomi kerakyatan.

“Alhamdulillah program yang sudah diluncurkan waktu itu bersama Pak Jaksa Agung dan saya, program bersih-bersih ini berjalan dengan baik dan tentu atas pengawalan BPKP,” ucap Erick.

Erick mengatakan, kerja sama apik antar ketiga institusi ini tidak akan berhenti dan terus berlanjut. Erick menegaskan program transformasi merupakan hal yang terus-menerus dilakukan agar BUMN mampu menjawab dinamika dan tantangan ke depan.

“Pertanyaannya, apakah sudah selesai? belum, karena transformasi ini harus terus dilanjutkan, apalagi tantangan yang terjadi di dunia sekarang dinamikanya cukup kompleks,” ungkap Erick. (Ifand/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *