JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta diminta untuk melakukan mitigasi penanggulangan banjir yang berfokus pada pencegahan dan pengurangan risiko. Pasalnya, dengan tindakan mencegah banjir itu akan menjadi lebih hemat dibandingkan menangani setelah terjadi banjir.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menanggapi persiapan antisipasi banjir di Jakarta. “Kami mengingatkan akan pentingnya mitigasi penanggulangan banjir menjadi standar baku sebagai langkah antisipatif. Mitigasi banjir perlu difokuskan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko. Jadi harus dilakukan jauh hari sebelum musim hujan deras yang identik dengan banjir,” kata Khoirudin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/11).
Memurutnya, mitigasi penanggulangan banjir ini harus menjadi standar yang baku. “Konsepnya bukan sekadar penanganan ketika banjir sudah terjadi, tapi lebih pada upaya pencegahan, misalnya dengan melakukan pengurasan sampah dan lumpur sungai maupun saluran air dan sebagainya,” ujarnya.
Khoirudin menyampaikan, bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sudah sering memberikan arahan kepada jajarannya tentang standar baku penanggulangan banjir. Namun hal itu harus disertai tindakan nyata dari jajarannya,” tandas Khoirudin.
Khoirudin juga meminta agar dilakukan berbagai langkah komprehensif penanganan banjir. Mulai dari peningkatan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran aliran air, mempercepat penanggulangan banjir, optimalisasi sistem peringatan dini, hingga memastikan kesiapan infastruktur penanganan banjir seperti pompa air, alat penyedot, dan lain-lain.
“Pak Pj Gubernur juga sudah menyampaikan sembilan arahan dalam upaya mengatasi banjir. Semoga langkah-langkah komprehensif ini bisa segera mengatasi banjir yang terjadi,” harap politisi PKS. Khoirudin meminta seluruh pihak terkait agar menjalankan instruksi penanggulangan banjir tersebut secara optimal.
“Apa yang sudah diarahkan oleh Pak Pj Gubenur dijalankan dengan baik dan konsisten, tidak perlu harus dilakukan sidak oleh Pj Gubernur dan DPRD,” pungkasnya. (jo)
Komentar