Kendaraan Dinas Dilarang Dipakai Kampanye

POSKOTA.CO – Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah memperketat penerbitan pelat nomor khusus dan rahasia bagi kendaraan dinas milik pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan Polri, untuk mencegah penyalahgunaan kendaraan dinas bagi kepentingan politik tertentu menjelang Pemilu 2014.

“Semua jajaran Ditlantas sampai ke Polres-polres telah diarahkan agar melaksanakan dengan cermat Peraturan Kapolri No.3/2012 tentang Rekomendasi Penomoran Khusus dan Rahasia,” kata Pelaksana Tugas Kepala Subdit Regident Ditlantas Polda Sulteng Kompol Eddwi Kurnianto di Palu, Selasa.

Eddwi menegaskan bahwa pemberian nomor khusus dan rahasia kepada kendaraan dinas dimaksudkan untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik tertentu apalagi pribadi pejabat yang bersangkutan.

Polda, katanya, juga akan menindak tegas bila ditemukan kendaraan dengan pelat nomor khusus digunakan untuk kepentingan partai politik atau calon anggota legislatif, seperti untuk kampanye atau untuk kepentingan pribadi pejabat.

“Pasti ditindak tegas kalau ada yang menyalahgunakannya,” katanya.

Menurut Eddwi, setiap pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif dan Polri bisa mendapatkan pelat nomor khusus dan rahasia setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Intelkam Polda atau Kasat Intelkam Polres sesuai ketentuan dalam Perkap No. 3/2012.

Untuk mendapatkan pelat nomor khusus dan rahasia tersebut, katanya menjelaskan, pimpinan instansi bersangkutan membuat surat permohonan ke Dirintelkam atau Kasat Intelkam. Dirintelkam/Kasat Intelkam kemudian memberikan rekomendasi kepada Dirlantas atau Kasat Lantas Polres untuk diproses penerbitan STNK dan pelat nomor khusus di Kantor Samsat setempat.

Dirintelkam dan Dirlantas melayani permohonan dari instansi tingkat provinsi sedangkan Kasat Intelkam dan kasat Lantas melayani permohonan dari instansi tingkat kabupaten. Pejabat yang bisa mendapatkan pelat nomor dan STNK khusus ini adalah pejabat Eselon I sampai Eselon III.

Kendaraan yang akan dimintakan STNK dan pelat nomor khusus tersebut, ujar Eddwi, harus dibawa ke kantor Samsat untuk dilakukan cek fisik, kemudian STNK dan pelat nomor khusus diterbitkan dengan membayar ongkos sesuai ketentuan yakni Rp75.000 untuk STNK dan Rp125.000 untuk pelat nomor.

“Masa berlaku STNK dan pelat nomor khusus ini hanya satu tahun. Kami akan melakukan razia untuk mengecek apakah ada pelat nomor dan STNK khusus dan rahasia yang sudah tidak berlaku namun masih digunakan oknum-oknum di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan pengawasan masyarakat dalam penggunaan kendaraan dinas berplat nomor dan STNK khusus tersebut, karena cukup mudah untuk dikenali.

Untuk kendaraan dinas pejabat eksekutif, akan memiliki kode huruf SE setelah nomor pelat, pejabat legislatif berkde SL, pejabat yudikatif berkode SY dan pejabat polri berkode SP.

Jadi, ujar Eddwi memberi contoh, pejabat di lingkungan kantor Gubernur Sulteng yang mendapat nomor pelat khusus dan rahasia misalnya, akan berkode DN 5050 SE, pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi DN 5050 SY, pejabat di DPRD Sulteng DN 5050 SL dan pejabat Polda SUlteng DN 5050 SP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *