oleh

Sejumlah Catatan Mewarnai Pesta Demokrasi di Tanah Air

BOGOR – Hiruk pikuk perhelatan pemilu lima tahunan sudah usai. Namun sejumlah catatan mewarnai perjalanan pesta demokrasi di tanah air.

Raden Gladys Muthia Fauziyah, mahasiswi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB dalam tulisannya berjudul “Politik Harus Memberikan Ruang untuk Kemanusiaan” menyoroti tragedi seorang siswi SMK Kebumen yang tewas karena tertimpa baliho calon legislatif (Caleg). Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Kebuman-Banyumas, pada Rabu (10/1/2024), pukul 14.30 WIB. Tepatnya, di alang-alang amba masuk Desa Sidomulyo, Kabupaten Karanganyar, Kebumen.

Bagi Gladys, kejadian ini bukan hanya sebuah kematian, tetapi juga mencerminkan berbagai aspek yang terkait dengan politik dan keselamatan masyarakat.

“Ternyata kecelakaan itu, disebabkan karena alat peraga kampanye (APK) yang terjatuh, menyebabkan kecelakaan sebuah sepeda motor di sekitar Jembatan Layang Kuningan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,” ujarnya.

“Pengakuan korban, ada bendera partai yang terpasang disepanjang ‘fly over’ itu jatuh mengenai motor kemudian terseret dan tersangkut sehingga menyebabkan motor dan korban terjatuh,” kata Kapolsek Mampang Prapatan Metro Jakarta Selatan, Kombes David Kanitero di Jakarta, Kamis (18/1/2024) dikutip dari Detik.com

Kebijakan pemasangan APK

Penggunaan APK oleh Caleg tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus, Caleg
menggunakan pesan singkat untuk menyebarkan propaganda politik, menyebarluaskan informasi palsu dan bahkan melakukan kampanye hitam terhadap lawan politik.

Peran pemerintah sangat penting dalam penempatan APK ini. Ketika kita membahas politik, penting untuk diingat bahwa kampanye politik seharusnya tidak pernah merugikan atau membahayakan masyarakat.

Baliho Caleg yang tertimpa itu adalah bukti nyata dari ketidakseimbangan antara hasrat politik dan kemanusiaan.
Seharusnya politik tidak memakan korban, terutama yang tidak bersalah seperti siswi SMK yang menjadi korban dalam insiden tragis ini.

Pertanggungjawaban Pihak Partai

APK yang terpasang dijalanan memang sangat meresahkan masyarakat atau warga sekitar. Semua ini menciptakan lingkungan politik yang tidak sehat dan merugikan masyarakat. Terlebih sudah memakan korban jiwa, seharusnya pemerintah menanggapi dengan serius atas penempatan APK ini.

Bukan hanya baliho, penempatan bendera partai juga harus dibatasi terlebih pada area sekitar jembatan dan juga flyover.  Para oknum yang tidak bertanggung jawab atas standar pemasangan APK haruslah diberi sanksi.

Pertanggung jawaban juga seharusnya jatuh kepada partai politik yang mencalonkan Caleg tersebut.
Partai memiliki peran besar dalam mengawasi dan membimbing Calegnya. Mereka harus menyelenggarakan pelatihan etika kampanye dan memastikan bahwa seluruh anggota partai mematuhi aturan yang berlaku.

“Jika Caleg melanggar aturan, partai memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan disiplin dan mendidik kembali caleg tersebut,” paparnya.

Baginya, Caleg yang menggunakan APK seharusnya sadar akan aturan yang berlaku. Kode etik kampanye dan peraturan pemilu seharusnya menjadi pedoman utama bagi setiap kandidat.

Namun, banyak caleg yang terlalu fokus pada persaingan dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar tanggung jawab politik. Inilah awal dari masalah tersebut.  Namun, tanggung jawab bukan hanya pada partai, atau lembaga pengawas pemilu.

Masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga integritas pemilu. Pemilih harus lebih kritis dan cerdas dalam menerima informasi politik. Jangan mudah terpengaruh oleh pesan-pesan yang tidak jelas sumbernya dan selalu melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai informasi yang disebarkan.

Terlebih atas meninggalnya siswi SMK Kabumen tersebut tidak ditanggapi serius oleh pihak terkait dan bahkan Polda Metro Jaya memberikan tanggapan agar para pengendara lebih berhati hati saja. Caleg yang menggunakan APK seharusnya sadar akan aturan yang berlaku.

Kode etik kampanye dan peraturan pemilu seharusnya menjadi pedoman utama bagi setiap kandidat.
Namun, banyak caleg yang terlalu fokus pada persaingan dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar tanggung jawab politik.

Himbauan masyarakat, semoga tragedi ini juga harus mendorong kita untuk menilai kembali budaya politik di negara kita.  Politik haruslah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati kehidupan setiap individu.

Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menuntut perubahan. Kita harus mengevaluasi cara politik dijalankan dan menekankan pada pentingnya kemanusiaan di tengah berbagai pertarungan politik.

“Tragedi ini seharusnya menjadi panggilan bagi kita semua untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di atas
segala kepentingan politik.  Kehilangan seorang siswi SMK yang begitu muda dan berbakat seharusnya membuat kita bersatu dalam mengubah paradigma politik,” pesan Gladys.

Politik harus menjadi sarana untuk mencapai kebaikan bersama, bukan alat untuk menciptakan tragedi dan kehilangan. Semoga kejadian ini menjadi titik awal bagi perubahan positif dalam budaya politik kita.

Dalam menanggapi kasus ini, ada beberapa solusi dapat diterapkan. Bawaslu dan pihak terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap pemasangan APK oleh para Caleg. Semua APK harus terdaftar dan diinventarisir secara ketat agar meminimalkan risiko kecelakaan atau bahaya bagi masyarakat.

Para Caleg dan tim kampanyenya perlu diberikan edukasi dan pelatihan tentang tata cara pemasangan APK yang aman dan bertanggung jawab. Selain itu, harus terdapat sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait pemasangan APK yang tidak aman sesuai dengan hukum yang berlaku.  Hal ini menjadi contoh bagi caleg lainnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kampanye politik.

Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari pemasangan APK yang tidak terkontrol.
Mereka harus dilibatkan dalam mengawasi dan melaporkan jika menemui APK yang dipasang secara sembarangan atau berpotensi membahayakan.

Pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan kepolisian, harus aktif dalam menangani kasus-kasus terkait pemasangan APK yang tidak aman.  Mereka harus bekerja sama untuk menegakkan aturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan kasus serupa dapat diminimalkan dan keselamatan
masyarakat dapat lebih terjamin di era periode kampanye politik. (yopi/Gladys)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *