oleh

Wujudkan Tertib Ukur, Rusmin Amin Terpesona Sosialisasi Program Jang Malawang Kota Tual

-Nasional-46 views

POSKOTA.CO –  Direktur Metrologi Ditjen PKTN Kemendag, Rusmin Amin, terpesona dengan program Uji Timbangan, Mantapkan Alat, Membawa Untung atau Jang Malawang-nya Kota Tual, Maluku.

“Kami apresiasi program Jang Malawang sebagai wujud sosialisasi UU nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Padahal kondisi geografis Kota Tual itu kepulauan dan penuh perjuangan untuk berkolaborasi mewujudkan daerah tertib ukur,” ujar Direktur Rusmin Amin, didampingi Tim Kreatif Direktorat Metrologi, dalam Webinar dengan Muspiko Tual pimpinan Walikota Adam Rahayaan, Rabu (23/9/2020).

Direktur Rusmin Amin mengakui sosialisasi Metrologi Legal membutuhkan kerjasama dengan aparat pemerintah setempat termasuk kecamatan  dan  kelurahan yang memahami karakteristik daerah setempat sebagai kearifan lokal.

Jang Malawang diartikan jangan melawan itu sendiri, bagi Walikota Adam Rahayaan, merupakan bentuk perlindungan Pemkot Tual kepada masyarakat konsumen dengan memberi pemahaman terkait pentingnya alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, sesuai ketentuan agar selalu akurat. Webinar sendiri diikuti 682 peserta.

“Pelayanan Kemetrologian yang kami lakukan berlaku di seluruh wilayah Kota Tual, tak kecuali di pulau terluar sekalipun,” ujarnya didampingi Wakilnya Usman Tamnge, ketua DPRD, Hasan S Borut, dan Muspiko lain.

KONSISTEM MEMOTIVASI 

Di tempat terpisah Dirjen Perlindungan Konsumen  dan  Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, mengungkapkan apresiasinya terhadap Direktorat Metrologi yang mampu memotivasi kepala daerah berperan aktif mensosialisasikan Metrologi Legal.

“Komitmen kepala daerah untuk memberikan perlindungan konsumen & mewujudkan tertib niaga dalam penggunaan alat ukur, takar, timbang & perlengkapannya, termasuk ukur ulang, perlu secara konsisten dijaga,” ujar Dirjen Veri Anggrijono.

Kemendag mencatat sepanjang 2010-2019 telah membentuk 54 daerah tertib ukur (DTU) atau 10,5% dari 544 kabupaten/kota, dan 1.621 pasar tertib ukur (PTU) di 34 provinsi atau 9,99% dari 16.213 pasar di Indonesia. (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *