oleh

Sepanjang 2004-2021, Ratusan Anggota Dewan dan 22 Gubernur Ditangkap KPK

POSKOTA.CO – Sebannyak 310 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sepanjang tahun 2004 hingga 2021 ditangkap KPK. Selain itu, 22 gubernur dan 148 wali kota serta bupati kurun waktu 17 tahun harus berurusan dengan KPK sebagai tersangka kasus korupsi.

Dikatakan pimpinan KPK, banyaknya kepala daerah dan anggota DPR dan DPRD yang menjadi tersangka membuktikan, pelaku korupsi di sektor politik masih marak di Tanah Air. “Kalau kita mengacu pada data KPK sejak 2004 hingga 2021, pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi. Tercatat 310 orang tersangka adalah anggota DPR dan DPRD, 22 gubernur, dan 148 wali kota dan bupati,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (10/5/2022), melalui keterangan persnya.

Disebutkan, banyaknya anggota dewan maupun kepala daerah yang jadi tersangka, seharusnya bisa menjadi peringatan bagi para aktor politik untuk berhati-hati. Kondisi ini mengingatkan karena sebentar lagi akan dimulai kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Untuk diketahui, menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 tercatat sebanyak 272 kepala daerah yang berakhir masa tugasnya pada 2022-2023. “Posisi mereka akan diisi oleh penjabat (Pj) yang bertugas sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pilkada 2024,” ujar Ali Fikri.

Menurutnya, proses transisi dan pengisian penjbatj ini penting menjadi perhatian kita bersama. Sebab, proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi. “Mirip halnya ‘praktik jual-beli jabatan’ dalam beberapa perkara yang ditangani KPK,” tegas Ali.

Biaya besar, lanjut Ali Fikri, dalam proses politik dapat menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi. Potensi korupsi untuk memperoleh penghasilan tambahan guna menutup biaya politik yang sudah dikeluarkan. Sebab, penghasilan tambahan ini tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang menabrak aturan, yakni korupsi.

KPK, dikatakan Ali Fikri, sangat konsentrasi melakukan pencegahan korupsi pada sektor politik. Salah satunya melalui program politik cerdas berintegritas. Diakuinya, kedudukan partai politik sangat strategis dalam mengusung pasangan calon dalam menghasilkan wakil rakyat, presiden, wakil presiden dan kepala daerah yang berkualitas. (*/omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.