POSKOTA.CO – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tengah melakukan upaya sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan dengan program penanganan stunting.
Selain merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP), pasalnya, masalah kemiskinan dituding menjadi salah satu faktor pemicu bayi lahir stunting akibat kurang gizi.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa di lapangan masih banyak keluarga dengan anak penderita stunting tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos), baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
“Karena itu, saya sarankan semuanya, keluarga bayi yang stunting harus mendapatkan bansos entah itu BPNT ataupun PKH,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, kemarin.
Lebih lanjut, untuk memastikan keluarga stunting mendapatkan bansos yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mujadjir meyakinkan data keluarga stunting akan dimasukkan dalam DTKS.
“Nanti saya akan memberitahu Kementerian Sosial usulan-usulan dari bawah, keluarga yang penderita stunting itu untuk diprioritaskan (masuk DTKS dan menerima PKH),” pungkas mantan Mendikbud itu.
Lebih lanjut, Muhadjir mengungkap data angka stunting di Kabupaten Nias Barat lebih dari 40% atau di atas rata-rata nasional 27,67%. Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Presiden pun telah mengamanatkan penanganan stunting menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Dan, secara teknis di lapangan tetap perlu koordinasi lintas sektoral.
“Ini penting karena berkaitan dengan masa depan pembangunan Indonesia. Pada 20-30 tahun mendatang, mereka yang anak kecil ini yang menentukan. Kalau sampai anak stunting, ini yang bahaya,” tutup Menko PMK Muhadjir Effendy. (miv)
Komentar