oleh

1.650 Laporan Penyimpangan Penyaluran Bansos Masuk ke KPK

-Nasional-35 views

POSKOTA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 1.650 laporan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 per 9 November 2020. Keluhan yang paling banyak, pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar sebanyak 730 laporan.

Ada enam topik keluhan lainnya yang diadukan para pelapor, yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan.

“Melalui aplikasi JAGA Bansos per 9 November 2020, KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Pengaduan terkait mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 18 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 12 laporan. Selain itu, seharusnya tidak menerima bantuan, tetapi menerima bantuan enam laporan dan beragam topik lainnya total 531 laporan.

“Dari total 1.650 keluhan, sebanyak 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor,” ujarnya.

Sejauh ini KPK juga mencatat terdapat 79 keluhan yang belum ditindaklanjuti oleh pemda. Dalam lingkup pencegahan korupsi terkait pengawasan bansos saat pilkada, KPK memaksimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan supervisi.

Dijelaskan Ipi, salah satunya dilakukan oleh Unit Koordinasi Wilayah KPK yang lingkup tugasnya adalah memantau penyaluran bansos Covid-19 di seluruh Indonesia.

Disebutkan, dari tiga aspek dari penyaluran bansos Covid-19 yang diawasi KPK. Pertama, dari aspek tata kelola, yakni KPK mengawasi bagaimana proses penyalurannya, pertanggungjawabannya serta pola penerimaan serta tindak lanjut keluhan masyarakat.

Kedua, terkait ‘cleansing’ data, KPK memantau integrasi data penerima bansos, termasuk agar ‘inclusion’ dan ‘exclusion error’ dapat dihilangkan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bansos.

Ketiga, pada aspek kebijakan, memantau terkait dukungan aturan apakah ada tumpang-tindih aturan antarkementerian atau antara pusat dengan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyaluran bansos. (omi)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *