oleh

Wakil Ketua Dekot Jakpus Kritik Eksekutif dan Legislatif Harus Bijak soal Jalan Berbayar

POSKOTA.CO – Eksekutif dan legislatif harus bijak tentang rencana jalan berbayar yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Electronic Road Pricing (ERP) di 25 titik ruas jalan di DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Dewan Kota (Dekot) Jakarta Pusat Nasirman Chaniago, Rabu (25/1/2023) sore.

Eksekutif dan legislatif yang dikritik senator dari Kecamatan Kemayoran ini di antaranya, Dinas Perhubungan (Dishub) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Menurut Nasirman, rencana jalan berbayar atau ERP bukan pilihan yang tepat, karena dampaknya sangat signifikan bagi angkutan online dan aktivitas bisnis makanan dan minuman yang berskala kecil di antaranya ada lima poin yang terdampak dari rencananya tersebut yaitu, memperburuk keadaan roda ekonomi kecil. Kemudian puluhan ribu angkutan online aktivitas terancam gigit jari dan ribuan aktivitas bisnis makanan dan minuman online sangat terganggu.

Selanjutnya, tambah Nasirman, jalan berbayar bukan solusi terbaik dalam mengurai kemacetan Ibu Kota, semestinya jalan nontol adalah kewajiban negara atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarananya guna memperlancar kegiatan ekonomi rakyat, karena tidak elok harus berbayar karena jalan umum. “Solusi terbaik yaitu mempercantik angkutan umum massal,” pungkas. (*/van)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *