JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan menata kawasan padat penduduk di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penataan antara lain bakal dilakukan di wilayah Kebon Melati, Kebon Kacang, dan Kampung Bali tanpa menggusur warga eksisting yang tinggal di sana.
Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang baru saja menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta kawasan Kebon Sirih, Rabu (7/10). “Penataan dilakukan karena hampir selama 60 tahun kawasan tersebut belum tertangani dengan baik, padahal berlokasi di tengah pusat kota,” kata Pramono.
Ia juga memastikan penataan tersebut akan dilakukan tanpa menggusur masyarakat setempat. Pasalnya warga sudah puluhan tahun menempati lahan yang terdiri dari bantaran kali maupun lahan aset pemerintah. Warga sudah tinggal secara turun-menurun.
“Hari ini kita baru saja rapat. Salah satu yang diputuskan adalah melakukan pembenahan di Tanah Abang, Kebon Melati, Kebon Kacang, Kampung Bali. Tidak jauh dari istana, tidak jauh dari Balai Kota, tidak jauh dari Bundaran HI. Tetapi itu merupakan salah satu tempat yang paling kumuh di Ibu Kota,” ujar Pramono.
Pramono berharap, upaya penataan kawasan ini dapat menjadi role model dalam pembenahan permukiman di Jakarta pada masa mendatang. “Prinsipnya adalah menata kawasan, kita tidak menggusur masyarakatnya, tetapi melakukan perbaikan dan ini akan menjadi model pembenahan Jakarta di kemudian hari,” kata Pramono.
Penataan di kawasan Tanah Abang ini akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pramono menyebut, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan, baik menggunakan APBD maupun pembiayaan kreatif lainnya, termasuk KLB dan juga CSR.
Gubernur berharap, upaya penataan total kawasan Tanah Abang akan mengubah wajah Jakarta menjadi lebih baik. “Saya meyakini kalau yang seperti-seperti ini kita lanjutkan kita selesaikan, maka wajah Jakarta pelan-pelan juga akan menjadi lebih baik,” tandas Pramono.
Tentang program penataan tanpa menggusur hunian warga menimbulkan pro dan kontra sejumlah warga resmi yang punya tempat tinggal di atas lahan milik pribadi. “Gawat juga kalau ada oknum warga menyerobot lahan aset negara lalu dijamin tidak bakal kena gusur, bakal mengundang warga daerah lain untuk ramai-ramai menguasai lahan Jakarta,” keluh Putut, warga Kemayoran, Jakpus.
Warga bernama Sardi menambahkan kebijakan seperti ini pernah terjadi di era menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) RI beberapa tahun lalu. Upaya ini patut diduga untuk mencari simpati masyarakat pinggiran yang rawan penyerobotan lahan. Mereka yang rata-rata tinggal di rumah padat hunian memang jumlahnya sangat banyak. “Tapi jangan lupa, warga resmi yang semula memberikan dukungan, tapi karena kecewa lalu berbalik arah mendukung tokoh lain,” ungkapnya. (jo)
Komentar