POSKOTA.CO – Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Kabupaten Tangerang dinilai rendah dibandingkan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Penilaian tersebut muncul berdasarkan survei yang dilakukan Kajian Politik Nasional (KPN) beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul menyebutkan bahwa mereka telah melakukan survei terhadap 440 responden di tiap wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut. Adapun survei menggunakan metodologi multistage random sampling (MRO) margin of error sekitar 3,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasilnya, sebanyak 38,6 persen warga Kabupaten Tangerang menjawab tidak puas atas pelayanan publik dari Pemkab Tangerang yang dinakhodai Ahmed Zaki Iskandar. 32,3 persen menjawab puas, dan 29,1 persen menjawab biasa saja.
Kondisi berbeda terjadi di Kota Tangerang yang dinakhodai Arief R Wismansyah. Sebanyak 78,3 persen responden menyatakan puas atas pelayanan publik di kota tersebut. Hanya 7,3 persen yang menjawab tidak puas, dan 14,3 persen yang menjawab biasa saja.
Kemudian, hasil nyaris serupa terjadi di Kota Tangerang Selatan yang kini dipimpin Benyamin Davnie. Sebanyak 61 persen responden menyatakan puas atas pelayanan publik dari kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang tersebut. Ada 11 persen menjawab puas dan 27,3 persen menjawab biasa saja.
Kata Adib, hasil survei itu bisa menjadi acuan bagi Pemda di Tangerang Raya tersebut untuk menentukan kebijakan publik selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Adib saat menggelar konferensi pers di Hotel Ibis, Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Sabtu (22/10/2022).
“Survei ini mengukur tingkat kepuasan publik di Tangerang Raya dengan hasil ada gap yang begitu tinggi di antaranya ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan infrastruktur di kota urban ini antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang dan Tangsel. Selain itu, ada gap yang semakin dalam antara pembangunan yang dilakukan Pemda dan pihak developer (pengembang). Dari hasil survei, Kota Tangerang unggul,” ungkapnya.
Lanjut Adib, tata ruang dan tata wilayah di Tangerang Raya harus menjadi perhatian serius. Karena dari survei itu, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Pemda cenderung rendah, di mana sebesar 54 persen responden di Kabupaten Tangerang menjawab tidak puas atas penanganan masalah banjir, 21 persen menjawab biasa saja, dan 25 persen menjawab puas.
Sementara di Kota Tangerang, sebesar 61 persen responden menjawab biasa saja atas penanganan banjir yang dilakukan Pemkot Tangerang, 17 persen menjawab tidak puas, dan 22 persen menjawab puas. Demikian juga di Kota Tangerang Selatan, ada 52 persen responden menjawab penanganan banjir oleh Pemkot Tangsel biasa-biasa saja, 30 persen menjawab puas, dan 18 persen menjawab tidak puas.
“Tata ruang dan tata wilayah di Tangerang Raya ini harus menjadi perhatian serius agar kebijakan pemangku kepentingan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Karena yang dikeluhkan oleh warga Tangerang Raya adalah soal macet dan banjir. Misalnya responden di wilayah Tangerang Utara banyak yang mengatakan kenapa yang tadinya tidak banjir, sekarang banjir. Ternyata resapan air berkurang, dari lahan terbuka hijau menjadi pemukiman,” paparnya.
“Prioritas pembangunan harus ada sinergi antara pemda dengan swasta dan tentu kolaborasi partisipasi dari masyarakat. Harus sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai ada “perselingkuhan” politik dan kebijakan, jangan atas nama atau berkilah soal investasi dan pembangunan, tata ruang tata wilayah gampang berubah menuruti selera pengembang besar, ” sambungnya lagi.
Adib menekankan, survei tersebut juga bisa menjadi Triger bagi pemangku kepentingan di Tangerang Raya, sebab wilayah tersebut menjadi etalase sebagai daerah satelit yang potensial. Sehingga jangan sampai hanya dikuasai oleh oligarki politik yang kemudian berujung oligarki nafsu kekuasaan.
“Hasil survei ini bisa menjadi kontrol sosial, dibawa diskusi ke warung-warung kopi. Kami berharap terjadi pola pembangunan kolaboratif yang melibatkann partisipatif masyarakat.,” tegasnya.
Menyikapi hasil penelitian tersebut, komunikolog politik dan kebijakan publik dari Forum Politik Indonesia (FPI) Tamil Selvan mengatakan, pertanyaan pertama tentang kepuasan pelayanan publik, merupakan jawaban jujur dari responden karena sifat pertanyaan yang on the spot. Menurutnya kepuasan yang mencapai 60% lebih merupakan cerminan real prestasi Pemerintah Kota Tangerang.
“Memimpin 13 Kecamatan dengan APBD kurang lebih 4 triliun dan tanpa ada wilayah yang di handle oleh pengembang, kepuasan masyarakat 60% itu sungguh prestasi besar,” imbuhnya.
Disisi lain, menelaah hasil survei Kabupaten Tangerang, Kang Tamil justru memberi pandangan berbeda dari kritik-kritik diruang publik yang tendensius dengan Pemerintahan Kabupaten. Menurutnya, jumlah wilayah yang dipimpin oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dengan jumlah APBD yang hanya sekitar 6 triliun dianggap tidak balance.
“Jadi salah jika kita menyalahkan seolah pemerintah kabupaten ini tidak bekerja, justru secara fundamental APBD sangat terbatas untuk wilayah yang begitu luas,” paparnya.
Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa secara hipotesa Pemerintah Kabupaten sudah tepat membuka ruang investasi swasta di wilayahnya, walaupun ada implikasi terkait tata ruang tata wilayah yang merugikan masyarakat.
“Itu bagian dari resiko kewenangan. Poinnya adalah alasan pengambilan keputusan itu tidak diketahui masyarakat, sehingga muncul kritik. Solusinya Komunikasi Publik Pemkab harus diperkuat,” jelasnya. (Imam)
Komentar