oleh

Jalur Puncak II Mulai Dibuka untuk Dibangun, Pemkab Bogor Berharap Keterlibatan Swasta

POSKOTA.CO – Jalan raya Puncak II tidak boleh digunakan untuk buka tutup baik untuk kendaraan yang masuk maupun keluar dari lokasi wisata Puncak, Bogor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pihaknya menginginkan keterlibatan pihak swasta dalam membantu pemerintah dalam pembukaan Jalan Poros Tengah Timur atau kerap dikenal Puncak II.

“Kita ingin swasta berpartisipasi. Keterlibatan PT Prolindo Hutama Karya dengan menghibahkan lahan paling luas dan lebar, sangat kami apresiasi,” kata Burhanudin, Minggu (15/11/2020).

Merespons apresiasi Sekda Burhanudin, Koperasi Bogor Bumi Sunda (BBS) kemudian menawarkan diri untuk ikut berkontribusi aktif membantu membuka Jalan Poros Tengah Timur di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Pembukaan akses jalan ini melintasi lima desa yaitu Desa Cibadak, Desa Sukamakmur, Desa Sukamulya, Desa Sirnajaya dan Desa Wargajaya. Jalur baru ini akan menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Wakil Ketua Koperasi BBS Moh Gunawan menyatakan, pembangunan jalur alternatif itu secara faktual memang diperlukan untuk memecah kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak yang kian parah, akibat ruas jalan yang tidak lagi menampung volume kendaraan.

Diketahui, jalur wisata Puncak, selalu dilanda kemacetan panjang saat libur panjang atau libur nasional.

“Dengan dibukanya jalan itu selain mempermudah akses masyarakat guna mendongkrak perekonomian warga juga akan mendorong geliat perekonomian saat pandemi Covid-19,” ucapnya kepada wartawan Senin (16/11/2020).

Demi terwujudnya jalan tersebut, maka para pengusaha dan warga di lintasan jalan tersebut diharapkan dengan riang gembira menghibahkan tanahnya kepada Pemkab Bogor, karena kemudian sudah terbukti pembukaan awal jalan itu dilaksanakan melalui Program Karya Bakti TNI Skala Besar Kodim 0621 Kabupaten Bogor tahun 2020.

“Maka Koperasi BBS merasa perlu untuk secara nyata ikut bersama-sama dengan Pemkab Bogor dan Kodim Kabupaten Bogor berkontribusi mewujudkan program melanjutkan pembukaan jalan tersebut sampai perbatasan Cianjur tanpa harus menggunakan anggaran negara,” ungkapnya.

Gunawan menegaskan, dari perspektif kemanfaatan, potensi faktor alam maka pembangunan jalan tersebut sangat memungkinkan dibuka dengan pelibatan pihak swasta.

“Sebab kami sudah memperhitungkan bahwa dari asas kemanfaatan material sisa dari pekerjaan penyiapan pembukaan jalan tersebut, kecenderungan kemanfaatan itu cukup untuk membiayai. Intinya, jalan yang akan jadi anti buka tutup Puncak itu optimis akan terwujud,” tegasnya.

Ia menambahkan, ekses pembukaan jalan ini secara otomatis, berdampak ke petani garapan. Untuk itu, pembayaran ‘kadeudeuh’ bagi para petani penggarap, menjadi perhatian serius pihaknya.

Tidak hanya itu, ‘kadeudeuh’ bagi bangunan milik warga yang terkena proyek, akan diinventarisasi secara bersama oleh aparat Pemkab Bogor.

Dampak lain terkait dengan kecenderungan risiko longsor dari tebing-tebing tinggi, yang idealnya harus dilandaikan agar tidak berisiko saat bekerja dan atau pascapekerjaan selesai, juga menjadi skala prioritas. Keseluruhan sumber dananya berasal dari tata kelola yang dilakukan oleh Koperasi BBS.

“Kami sudah mempersiapkan diri untuk mengerjakannya sesuai dengan lingkup pekerjaan penyiapan lahan jalan yang ditentukan oleh Pemkab Bogor, dengan tetap mengedepankan kerja sama yang dinamis dengan masyarakat, BUMD aparat pemerintah dan lainnya sehingga dicapai target seperti perencanaan Pemkab Bogor,” jelas Gunawan, mantan pemred Menit Tv asuhan Oesman Sapta Odang.

Seperti diketahui, Jalan Poros Tengah Timur tersebut adalah cita-cita Pemkab Bogor termasuk menjadi salah satu harapan dari Presiden Joko Widodo karena bisa menjadi solusi mengatasi kepadatan jalur Puncak yang hanya mampu dibuka tutup untuk meminimalisasi kepadatan saat weekend atau libur panjang nasional. (yopi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *