oleh

Ini Dia Pandangan Fraksi DPRD Kota Depok Terhadap Tiga Raperda

POSKOTA. CO – Seluruh fraksi di DPRD Kota Depok memberikan pandangan terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah kota (Pemkot) Depok terlebih untuk kebutuhan masyarakat banyak baik masalah kebutuhan air minum, Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman serta Pengabuan Mayat.

“Tiga Raperda yang diajukan Pemkot Depok ke anggota DPRD sangat dibutuhkan masyarakat banyak sehingga perlu dirapatkan untuk memberikan pandangan umum dari fraksi yang ada sebelum disetujui seluruh anggota, ” kata Ketua DPRD Kota Depok T. M. Yusuf Syahputera didampingi Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, usai rapat paripurna DPRD Depok, Rabu (14/4/2021).

Ke tiga usulan atau inisiatif Raperda Pemkot Depok antara lain terkait pertama tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Maya ke dua Raperda Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok serta ke tiga Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Menurut dia, semua usulan tersebut jelas menyangkut masyarakat banyak terlebih terkait masalah ketersediaan air bersih sari PDAM serta lahan pemakaman yang semakin berkurang.

Sebelumnya, Nurhasim dari fraksi Golkar, menekankan penntingnya Raperda yang diusulkan Pemkot Depok karena terkait untuk hidup masyarakat banyak baik masalah air bersih yang dibutuhkan dan masih belum merata juga lahan pemakaman.

“Ketiganya menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama soal Raperda tentang perusahaan Perseroan Daerah air Minum Tirta Asasta Kota Depok,” tuturnya yang tentunya perlu pengawasan yang optimal terhadap tiga Raperda tersebut.

Sedangkan, Mazhab dari Fraksi DPP, berharap pendataan maupun penambahan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang harus transparan dan disesuaikan dengan tata ruang yang ada dan penghapusan retribusi bagi jenazah orang tidak mampu, pada saat aplikasi di lapangan secara riil terwujud dengan benar.

“Tidak terkecuali dalam penanganan jenazah terkonfirmasi Covid-19, oleh pemerintah kota selayaknya diperlakukan sama sebagai jenazah yang termasuk dalam kategori orang sakit,” Imbuhnya. (anton/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *