JAKARTA – Siti Nur Hasanah akhirnya dicopot dari jabatan Lurah Kalisari menyusul hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Ia dinilai terlalu gegabah menggunakan foto hasil editan AI dalam menindaklanjuti keluhan warga soal parkir liar di area perumahan.
Pelengseran dari kursi lurah ini menunjukkan langkah tegas Pemprov DKI Jakarta terhadap pejabatnya yang tidak profesional dalam layanan masyarakat. Langkah tersebut mencakup tindakan penonaktifan Lurah Kalisari, pembinaan terhadap dua pejabat kepala seksi, berikut tiga petugas PPSU terkait yang terlibat.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan, pemeriksaan telah dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada standar audit internal pemerintah untuk mengungkap fakta dan menetapkan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
“Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dalam penanganan pengaduan masyarakat di Kelurahan Kalisari. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk melakukan langkah korektif dan penguatan pengawasan, agar penanganan pengaduan masyarakat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” kata Dhany di Jakarta, Rabu (8/4).
Dhany menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat telah merekomendasikan kepada Walikota Jakarta Timur Munjirin untuk melakukan penonaktifan Siti Nur Hasanah dari jabatan Lurah Kalisari.
“Adapun pegawai yang terlibat yakni Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kalisari dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalisari untuk diberikan hukuman disiplin serta pembinaan. Termasuk tiga orang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang terbukti terlibat untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat umum kontrak,” jelas Dhany.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang digaungkan Gubernur. “Kami akan terus perkuat pengawasan, tingkatkan akuntabilitas, dan pastikan setiap aduan masyarakat ditangani dengan jujur, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal sanksi, tapi juga perbaikan sistem menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Pramono sempat marah atas insiden yang merusak citra pelayanan masyarakat. Gara-gara ulah segelintir oknum, semua yang sudah terbangun dengan baik jadi rusak. (jo)
Komentar