DEPOK – Puluhan media massa yang setiap saat meliput kegiatan Wali Kota, Wawali Depok, Dinas maupun anggota DPRD di Kota Depok berharap tidak ada pilih kasih dan perbedaan dalam menyikapi keberadaan kalangan wartawan serta realistis memberikan perhatian karena punya hak yang sama.
“Isu adanya pilih kasih serta membedakan wartawan yang bertugas melaksanakan tugas jurnalistik kepada kalangan wartawan tentunya sangat miris jika Wali Kota dan Wawali Depok hanya mempercayakan segelintir media massa baik online maupun cetak,” kata Basril Basir, mantan wartawan senior Merdeka, Senin (2/6).
Keberadaan wartawan berbagai media massa di Depok sejak tahun 1976 itu mencapai ratusan orang bahkan terus berkembang hingga sekarang jadi tidak perlu dipilah pilih tinggal diseleksi aja mana yang benar menulis dan tidak bahkan dilihat dari medianya jelas atau tidak.
Kominfo itu tugasnya sama dengan Humas di pemerintahan jadi harus merangkul semua wartawan yang bertugas di satu kota, kabupaten, propinsi dan pusat, ujar Basri Basril yang sempat menjadi Ketua Koordinator PWI Depok era tahun 1999 hingga 2005.
Namun jangan hanya menyebarkan isu saja, imbuh dia yang juga sempat menjadi Pendiri Media Depok Pos san Redaktur Radar Bogor, wartawan juga harusnya ikut membantu memberikan penjelasan ke rekan wartawan jika ingin menjadi wartawan yang benar harus mengikuti aturan Dewan Pers dan organisasi resmi seperti PWI, ITJI, AJI dan PFI.
Isu adanya pilih kasih Pemkot Depok terkait setelah Wali Kota Depok, Supian Suri mensinyalir hanya mengakomodasi segelintir media massa online dan cetak yang mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai kegiatan maupun aktivitas Pemkot Depok setelah adanya mutasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Depok beberapa waktu lalu.
“Pergantian ini bukan semata soal birokrasi, tapi ada agenda politik di baliknya,” ujar Juli Efendi, yang dikenal vokal terhadap isu-isu Kota Depok karena peranan Ade Hukmawan dinilai sarat kepentingan politik atau Pilkada Depok beberapa waktu lalu.
Apa yang disampaikan bahwa pergantian atau mutasi ini, imbuhnya, diduga atau disinyalir bukan semata soal birokrasi, tapi ada agenda politik di baliknya. (anton/fs)
Komentar