oleh

Bangunan Bermasalah Tak Kunjung Dibongkar, Pejabatnya ‘Lagi Bersandiwara’

-Megapolitan-171 views

POSKOTA.CO – Pembangunan bermasalah alias tidak sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah DKI Jakarta makin dibiarkan menjamur bagaikan lautan pembangunan liar. Lantaran kinerja pejabat mulai dari Wali Kota Jakarta Pusat, Kadis Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta pada lemes.

Meskipun disorot publik terkait pelanggaran bangunan di wilayah ini, kian hari semakin menjadi-jadi hingga bertengger di lokasi pembangunan sepertinya ‘ngeledek’ petugas.

Menurut kabar, selama pandemi Covid-19, seluruh anggaran dinonaktifkan termasuk anggaran pembongkaran. Namun demikian, para pemilik bangunan maupun pemborong nakal ini terlihat tersenyum lebar dengan bergembira karena pembangunan melanggar yang sedang dibangun saat ini tidak akan dibongkar petugas Satpol PP.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Navitupulu mengaku, cerita ini sangat menarik perhatian publik, tarik ulur dua Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) antara petugas CKTRP yang mengusulkan rekomendasi teknis (rekomtek) terhadap bangunan melanggar ke petugas Satpol PP untuk mengeksekusi pembongkaran ini sedang bermain sandiwara seperti dalam film.

“Kebijakan eksekusi bongkar bangunan bermasalah di Jakarta Pusat sedang diperbincangkan publik, karena pembangunan bermasalah tidak kunjung dibongkar petugas Satpol PP, namun pengerjaan pembangunan dikebut hingga selesai dibangun,” ungkap Victor, Senin (20/7/2020).

Sejak adanya pendemi Covid-19 di wilayah Jakarta Pusat, kata Victor, pembangunan semakin liar dibangun meskipun tidak sesuai IMB ini lolos dari penindakan pembongkaran.

“Setali tiga pulus itu mah, basa-basi aja. Rekomtek petugas CKTRP yang diusulkan ke Satpol PP, sampai saat ini tidak dieksekusi pembongkaran oleh Satpol PP,” tandasnya.

Victor menyebutkan, hampir di seluruh delapan kecamatan yang tersebar di Jakarta Pusat, seluruh pembangunan bermasalah tersebut dibiarkan bertengger hingga selesai dibangun.

“Sepertinya, pemerintahannya lemes loyo karena gegara ada pandemi Covid-19, menyebabkan sistem pemerintahan lambat. Padahal item tindakan petugas CKTRP sudah menindak para pemilik bangunan melanggar mulai dari surat peringatan (SP), segel dan SPB,” jelasnya.

Victor juga mengritik habis, kinerja Satpol PP, karena yang seharusnya Satpol PP menjalankan sistem dengan pembongkaran, masa tidak ada anggaran jika demikian tentunya pada merdeka dong pemilik dan pemborong nakal.

Sementara itu, salah satu staf Satpol PP Jakarta Pusat mengaku, pembongkaran pembangunan melanggar secepatnya akan dilakukan.

Namun saat disinggung jumlah total rekomtek yang diusulkan dari Sudin CKTRP Jakarta Pusat, dia tidak mengetahui secara detail tentang hal itu.

“Kalau usulan rekomtek itu admin yang lebih tahu. Karena saya tugas pengecekan bangunan di lapangan,” singkatnya melalui sambungan telepon seluler.

Pantauan di lapangan, pembangunan bermasalah di Jakarta Pusat antara lain terletak di Jalan Pintu Air V, Pasar Baru, Jalan Kartini III Sawah Besar, Kepu dalam VIII Kemayoran, pembangunan Jalan Gang Teratai Serdang, selanjutnya, pembangunan Jalan Rawa Selatan VII Kampung Rawa Johar Baru, dan lain-lain. (van)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *