oleh

Ngeri, Bangunan Tanpa IMB Marak di Ciracas Jakarta Timur

POSKOTA.CO – Bangunan yang didirikan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ternyata masih banyak ditemukan. Bahkan, bangunan didirikan melanggar Garis Sepadan Jalan (GSJ) maupun Garis Sepadan Bangunan (GSB) di Ciracas. Namun demikian, bangunan tersebut masih tetap berdiri tanpa ada pengawasan dan tindakan penertiban dari pihak terkait.

Pantauan POSKOTA.CO, sebuah bangunan klaster di Jalan Rawa Bambon tepat di belakang Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan, dibangun tanpa IMB. Bahkan, pembangunannya sudah mencapai 75 persen. Tak hanya itu, di Jalan Raya Ciracas Lucy Call, Jalan Raya Poncol, dan Jl Raya Centex bangunan kokoh tanpa izin.

Menurut Perda No 7 Tahun 2010 dan Pergub No 38 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 1 jelas tertuang mengenai perizinan dan tata laksana pembangunan. Namun hal ini tidak diindahkan Kasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Ketika dimintai konfirmasi terkait hal itu, Citata Kecamatan Ciracas tidak dapat memberikan tanggapan apapun terkait hal tersebut.

Terkait hal itu, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, sangat menyayangkan ketidaktegasan pihak Citata Kecamatan Ciracas dalam melakukan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.

“Seharusnya mereka berani membongkar jika ada bangunan tanpa IMB, jangan hanya disegel karena itu hanya bersifat penundaan saja,” ujarnya. Rabu (4/11/2020).

Pihak Citata, kata Yayat, seharusnya terbuka dan transparan masalah perizinan. Apalagi, masyarakat masih banyak beranggapan kalau pengurusan izin memakan proses lama. Alhasil, masyarakat terkesan suka melakukan aksi damai di tempat dengan petugas.

“Terkait izin harus terbuka, waktunya juga harus jelas. Jangan masyarakat sudah membangun baru Petugas melakukan damai di tempat,” ucapnya.

Yayat juga berharap, pihak Citata Kecamatan Ciracas membuat ruang konsultasi bagi masyarakat. Saat ini DKI belum banyak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi tentang perizinan dan pembangunan.

“Jangan sampai masyarakat terjebak dalam ketidaktahuan, karena ketidaktahuan tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” katanya.

Ditambahkan Yayat, Citata tidak hanya bertugas mengawasi dan melakukan penindakan saja. Tapi juga harus bisa memberikan memberikan sosialiasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang desain teknis agar tidak melanggar ketentuan. (ale)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *