POSKOTA. CO – Produk perikanan, khususnya udang yang diorientasikan untuk ekspor harus memenuhi azas ramah lingkungan (environmentally friendly), efisien dalam menggunakan sumberdaya alam dan tidak menggunakan bahan kimia yang membahayakan kesehatan konsumen.
Terkait dengan azas ramah lingkungan, selama ini banyak masyarakat dan pemerhati lingkungan menganggap, bahwa tambak udang berkontribusi besar dalam menurunkan luas lahan mangrove.
Mereka beranggapan, bahwa dengan peningkatan produksi udang, dianggap dapat mengancam keberadaan hutan mangrove. Namun setelah ditemukan inovasi teknologi Biocrete yang dapat mengatasi porositas lahan berpasir, maka tambak udang dapat dikembangkan di kawasan pantai berpasir, tanpa harus merusak hutan mangrove.
Demikian kata Prof. Dr.Ir. Bambang Widigdo, guru besar tetap pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Univercity Kamis (18/11/2021).
Mantan Rektor Universitas Borneo Tarakan ini menjelaskan, sesuai dengan target pemerintah yang akan meningkatkan ekspor udang hasil dari tambak mencapai 250 persen di tahun 2024, maka pengembangan tambak di lahan pasir akan sangat mengurangi tekanan ekologis kawasan hutan mangrove.
Bahkan demi meningkatkan produktivitas, para pelaku budidaya baik skala kecil, menengah dan industri melakukan intensitas budidaya dengan padat tebar kurang lebih 150 benur/m2.
Ia menjelaskan, sesuai riset dilapangan, masih banyak ditemukan petambak yang mecapai produktivitas diatas 30 ton/ha/siklus.
Bahkan ada yang mencapai 50-60 ton/ha/siklus. Dari segi efisiensi penggunaan sumber daya alam, intensifikasi budidaya memang diperlukan, namun harus disadari bahwa hal ini akan memunculkan kerawanan baru terkait penggunaan bahan kimia berbahaya terutama antibiotika untuk menhindarkan berbagai microba patogen.
Saat ditanya, guna menjaga kelestarian hutan magrove namun di sisi lain, budidaya udang terus berjalan, karena ini demi pemasukan devisa negara dari ekspor udang, Prof Bambang mengatakan, sangat setuju dan sependapat.
Bahkan ia menegaskan, pemerintah juga sudah menerbitkan aturan guna menjaga keseimbangan ini.
“Untuk mengatasi hal ini diperlukan system yang dapat mengontrol pelaksanaan budidaya dilapangan. Salah satu system control yang sudah cukup teruji adalah mengembangkan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlandaskan pada prinsip Hazzard Analysis Critical Control Point (HACCP), atau HACCP-based-SOP,” ujarnya.
Bagi Prof Bambang, sistem manajemen ini adalah penyusunan prosedur budidaya yang telah mengakomodasi proses identifikasi setiap hazzard yang memungkinkan dapat menggagalkan produksi, dan/atau menimbulkan kerawanan gangguan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi udang.
Dalam budidaya udang hazzard didefinisikan sebagai “sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan udang sakit, atau terkontaminasi bahan yang membuat konsumen terganggu kesehatannya seperti penyakit virus, bahan pencemar air, dan residu antibiotika.
“Jika setiap tahapan budidaya sudah diketahui potensi hazardnya maka ancaman penyakit udang (seperti virus IMNV, WSSV dan AHPND) akan dapat dihindarkan secara lebih dini sehingga tidak mewabah. Demikian juga peluang masuknya bahan yang membahayakan kesehatan konsumen seperti antibiotika dapat dicegah,” tegasnya.
Kedepannya Prof Bambang berharap, teknologi budidaya akan semakin maju dan supply udang dunia juga akan semakin bertambah.
Peningkatan penawaran di pasar global akan menuntut kita untuk memiliki keunggulan produk yang lebih dibandingkan pesaing kita.
“Hanya system pengontrolan yang dapat menjamin kualitas dan keamanan produk lah yang akan memiliki daya saing tinggi di pasar global. Kini sudah saatnya kita menerapkan system budidaya modern yang ramah lingkungn dan dengan mengedepankan system kontrol semacam HACCP-based-SOP,”tandas Prof Bambang. (yopi)
Komentar