oleh

Penyidik Kejati DIY Tahan Tersangka ANS Kasus Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa Caturtunggal

YOGYAKARTA – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan penahanan terhadap tersangka ANS, pada Jum’at (08/12/2023). Penahan dilakukan setelah yang bersangkutan (ANS), dinaikan statusnya dari saksi menjadi tersangka, dalam perkara mafia tanah dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kabupaten Sleman.

Penetapan tersangka dilakukan, setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya terhadap tersangka “ANS” dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh Tim Dokter dinyatakan sehat.

Berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, kemudian dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak hari ini, Jumat (08/12/2023) sampai tanggal 27 Desember 2023 di Rutan kelas II a Yogyakarta.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum), Herwatan, SH.dalam konferensi pers, Jum’at (08/12/2023).

Kasipenkum ini menjelaskan kasus posisi secara rinci. Diungkapkannya,  tersangka menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa (Jagabaya) Caturtunggal Depok Kabupaten Sleman.

Disebutkan, untuk jabatan Kepala Seksi Pemerintahan (Jagabaya) di Kalurahan Caturtunggal, tersangka mendapatkan gaji tiap bulannya yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.2.300.000,- /bulan dan mendapatkan jatah tanah pelungguh seluas 2,7 hektar, yang terdiri dari tanah pertanian dan tanah non pertanian.

Masih dalam keterangannya, Herwatan memaparkan,  tersangka bertemu dengan Robinson Saalino ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa sekitar tahun 2018 lalu dan selanjutnya Robinson Saalino telah mengajukan permohonan sewa tanah Kas Desa (Desa Caturtunggal.red), untuk lahan seluas 11.215 m2.

Tetapi sampai dengan saat ini, izin gubernur tersebut belum turun, namun Robinson Saalino telah menggunakan tanah dimaksud untuk membangun rumah/villa. Kemudian telah dialihkan kepada pihak ketiga, dengan surat perjanjian investasi dalam jangka waktu 20 tahun.

Bahwa perbuatan Saksi Robinson Saalino telah mengalihfungsikan Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 5000 m2 yang telah mendapatkan Ijin Gubernur untuk Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata, telah menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2 dan mengalihkan tanah kas desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 yang telah dikuasai kepada pihak-pihak lain melanggar ketentuan :

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas .

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 59 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Selanjutnya, atas perbuatan Saksi Robinson Saalino tersebut, tersangka selaku Kepala Bagian Pemerintahan/Jagabaya Desa Caturtunggal Depok Sleman tidak melakukan fungsi pelaksanaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 2 tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa jo Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Ditegaskan, bahwa benar perbuatan tersangka ANS yang tidak melakukan pengawasan tersebut, karena tersangka ANS telah menerima pemberian uang dari saksi Robinson Saalino antara lain, pada tanggal 25 November 2022, tersangka telah meminta uang kepada saksi Robinson Saalino sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Robinson Saalino telah ditranfer ke rekening BCA No. 6890773239.

Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 sdr.tersangka telah meminta uang kepada saksi Robinson Saalino sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh saksi Robinson Saalino telah ditranfer ke rekening BCA No. 6890773239.

Selanjutnya, sekitar bulan September/Oktober 2022 sdr tersangka pernah menerima uang tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Robinson Saalino melalui saksi Agus Santoso. Kerugian Negera  Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal yang disangkakan, yakni Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  .

Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Cep/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *