oleh

LP3HN Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Kasus Penambangan dan Penjualan Timah Ilegal

JAKARTA – Lembaga Pemantau Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Negara (LP3HN) mendesak Kejaksaan Agung RI untuk mengusut tuntas kasus dugaan penambangan dan penjualan timah ilegal yang melibatkan sejumlah pimpinan perusahaan. Terdapat beberapa orang yang diduga berkomplot hingga merugikan negara Rp 700 miliar yakni Dirut PT MI berinisial HP, Dir PT TM inisial AD dan pengusaha yang juga penasihat PT TM yaitu  EK.

Ketua LP3HN Saidin Sianipar, SH menjelaskan dugaan penambangan dan penjualan timah ilegal melibatkan sebanyak 12 perusahaan yang mendapatkan surat perintah kerja (SPK) dari PT TM selama tiga bulan Januari-Maret 2024. “Selama tiga bulan itu PT TM melakukan pembelian biji timah dari beberapa perusahaan pemegang SPK sebanyak 618,01 ton dengan harga Rp 220 juta per ton atau sekitar Rp 135,9 miliar. Kemudian pada Maret perusahasn itu kembali membeli 652,73 ton dengan harga total Rp143,6 miliar. Jadi, pengeluaran total  Rp 279,56 miliar,” kata Saidin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/5).

Adapun asal usul sumber biji timah tersebut tidak jelas. “Pembelian biji timah tersebut  diperoleh dari wilayah kerja pemegang SPK harus diserahkan ke PT TM. Para pemegang SPK mendapat upah kerja secara persentase dengan besaran yang sudah disepakati dan tidak bersifat jual beli. Bahwa pembelian biji timah tersebut dilakukan karena para penambang mengatakan bahwa biji timah itu diambil di luar wilayah kerja sebagaimana disepakati dalam SPK,” kata Saidin.

Setelah transaksi selesai, sambungnya, ternyata para penjual barang tidak bisa menjelaskan asal usul sumber biji timah yang dibeli tersebut. “Diduga biji timah tersebut hasil dari area penambangan  PT TM,” tandasnya. Hasil pemurnian biji timah batangan tersebut tidak dapat dijual di pasar resmi, karena ketidakjelasan asal asul biji timah.

Para pelaku kemudian diduga membuat dokumen palsu asal-usul barang dengan beberapa alasan. Alasan pertama adalah kemungkinan biji timah itu diperoleh dari area SPK maka polanya tidak jual-beli dan PT TM hanya memberikan upah kerja, bukan melakukan jual-beli. Apabila dilakukan jual-beli maka harga pembelian dari lokasi penambangan milik PT TM sebesar Rp100 juta per ton.

“Diduga telah terjadi penggelembungan harga pembelian dari Rp100 juta  menjadi Rp 200 juta per ton. Patut diduga sejumlah perusahaan tersebut melakukan penambangan di wilayah hutan lindung secara ilegal yang berdampak kerugian negara secara ekologis dan hilangnya potensi penerimaan negara ratusan miliar rupiah,” paparnya.

Bahwa regulasi yang berlaku di perdagangan timah mewajibkan kejelasan asal usul barang sejak dari lokasi tambang sampai  proses pemurnian menjadi timah batangan. Apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka timah batangan tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar resmi. Harga timah batangan sekitar US$ 34.000 per ton atau sekitar Rp 550 juta. Total biji timah yang ditambang perusahaan-perusahaan tersebut selama Januari-Maret 2024 sebanyak 1.270,74 ton atau senilai Rp 700 miliar. Sampai saat ini PT TM tidak bisa menjual timah batangan tersebut karena ketidakjelasan asal-usul.

“Kami menduga para pelaku melakukan penjualan timah batangan tersebut secara ilegal dengan cara diselundupkan ke luar negeri  dengan mengubah bentuk batangan menjadi hasil seni ukir dan lainnya yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 700 miliar,” beber Saidin.

Untuk itu, LP3HN mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus ini. “Kejagung  agar bekerjasama dengan BPK dan atau BPKP untuk mengaudit pembelian biji timah dan penjualan hasil pemurnian bulan Januari – Maret 2024,” pungkasnya. (jo)

 

Teks foto: Ilustrasi hasil penambangan timah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *