POSKOTA.CO – Puluhan warga Desa Hulu Banteng Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat menggeruduk balai desa setempat, pada Senin (5/9/2022).
Warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Hulu Banteng (GMH) itu datang berbondong-bondong untuk menyampaikan aspirasi, menolak program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) yang akan digelar di desanya pada tahun 2022 ini.
Kehadiran warga, diterima Kepala Desa Hulu Banteng Tirjo beserta perangkat desa lainnya. Tampak hadir BPD, perwakilan pemerintah kecamatan, perwakilan Polsek dan Koramil Pabuaran.
Dalam orasinya, koordinator aksi Junaedi menyatakan penolakan warga terhadap program pamsimas itu disebabkan ketersediaan air minum di desanya dinilai masih cukup. “Kami juga merasa pemerintah sebelumnya kurang melakukan sosialisasi program pamsimas terhadap warga,” terangnya.
Padahal yang diketahuinya, program pamsimas dimaksud merupakan program inklusif melibatkan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). “Program ini dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan harus berbasis masyarakat, sehingga sosialisasi menjadi hal penting yang tidak boleh terabaikan,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan salah seorang peserta aksi, Eka Andry. Dia mengatakan, sebaiknya program pamsimas disalurkan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada desa yang lebih berkebutuhan. “Pemerintah harus cermat dalam memilih dan menentukan skala prioritas program ini agar tersalurkan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Eka juga menyoal, dalam proses program pamsimas yang akan digelar untuk Desa Hulu Banteng pada tahapannya dinilai terbalik. “Idealnya sosialisasi dulu baru program itu diterima, bukan diterima dulu baru sosialisasi,” imbuhnya mengkritisi.
Dia menyebut, yang terjadi di desanya dalam program itu, kegiatan sosialisasi tidak dilakukan dengan melibatkan banyak warga.
Pada tempat yang sama, Kepala Desa Hulu Banteng Tirjo menjelaskan, desanya telah dipilih dan ditetapkan sebagai penerima program pamsimas tahun ini oleh pihak pemerintah. “Kami sudah mensosialisasikan kepada BPD, LPM dan juga tokoh masyarakat,” akunya. (*/cep)
Komentar