oleh

Kejari Sinjai Menyurati ke Bupati agar Pembangunan Tower yang Dianggap Melanggar Aturan Dibongkar

POSKOTA.CO- Kejaksaan Negeri (Kajari) Sinjai tidak menemukan adanya bukti gratifikasi (Suap)dalam pembangunan menara telekomunikasi (Tower) bodong di Sinjai.

Ajie Prasetya, Kepala Kantor Kajari Sinjai, dihadapan awak media menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada pihak Provider maupun OPD terkait, Kamis, (11/2/2021).

“Dengan adanya pemeberitaan pembangunan tower bodong akhir-akhir ini, maka kami dari Kajari, mencoba melakukan Sprintu (Surat Perintah Tugas) untuk mengecek kebenaran pembangunan tower bodong, dari hasil Sprintu, kami (Kajari) tingkatkan menjadi peneyelidikan dibidang Inteljen,” katanya.

Lanjut Kejari Sinjai, dari hasi penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya bahwa ia membenarkan kalau ada pembangunan tower empat titik di Sinjai, yakni, Bulo-bulo, Lappa, Tongke-tongke, dan Dahlan Isma.

“Dari ke empat pembangun tower tersebut, menurut kami ada dua oembangunan tower yang tidak sesui dengan ketentuan ataupun ketentuan peratuaran yang terkait masalah pendirian tower, dimana kita simpulkan bahwa kedua tower tersebut yakni di Bulo-bulo dan Lappa, berdasarkan hasil penyelidikan kami bahwa kedua tower tersebut melanggar ketentuan yang seharusnya dilaksanakan, ketentuan yang dimaksud melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang perencanaan tata ruang dan Perda Nomor 28 tentang RT RW, jadi ada beberapa yang dilanggar dalam pembangunan tersebut karena ada mekanisme yang seharusnya dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan, jadi kedua pembangunan tower tersebut ada peraturan yang dilanggar sesuai dengan ketentuan peraturan,” terang Ajie Prasetya.

Sementara, Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sinjai, Helmy Hidayat, S.H mengungkapkan bahwa dengan adanya pemberitaan tentang pembangunan tower bodong maka kami melakukan penyelidikan dengan berkordinasi pihak PU PR, PTSP, Perhubungan, Dinas Infokom, dari hasil kordinasi ke empat dinas tersebut sehingga mereka memberikan keterangan sehingga ada kesimpulan yang kita temukan bahwa pembangunan Tawer tersebut ada pelanggaran hukum yang dilanggar, kemudian ada pelanggaran hukum yang dilakukan atas melampaui batas kewenangannya.

“Dari hasil kesimpulan tersebut sehingga kita temukan bahwa kepala Dinas kominfo dan persandian kabupaten sinjai melampaui batas wewenan karena mereka mengeluarkan surat mandat dua kali sehingga provider tetap membangun Tower di Bulo-bulo tampa ijink, maka dari itu kesimpulan selanjutnya kami dari Kejaksaan akan merekomendasikan kepada Bupati Sinjai agar melakukan pembongkaran atau pemindahan ke dua tower tersebut, ketika hal tersebut dilakukan pemerintah daerah sehingga ada Provider yang menggugat ya nanti kita lihat apakah dia yang benar atau tidak,” tegas Kasi Intel Kejari Sinjai. (Jumardi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *