oleh

Gubernur Anies dan Ketua DPRD DKI Diperiksa KPK Kasus Tanah Munjul

POSKOTA.CO – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dijadwalkan diperiksa KPK hari ini, Selasa (21/9/2021). Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus pengadaan lahan tanah di Munjul, Jakarta Timur yang diduga sarat permainan kotor yang merugikan negara cukup besar.

Gubernur Anies menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan itu. “Saya sendiri belum tahu keterangan yang dibutuhkan apa, tapi insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK dan siap memberikan kesaksian,” kata Anies, Selasa (21/9/2021).

Senada dengan Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga menyatakan siap diperiksa KPK. “Saya siap memberikan keterangan kepada KPK,” ujar Prasetio.

Penyidik KPK menjadwalkan hari ini memintai keterangan terhadap Gubernur Anies dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi. Keduanya sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta di Munjul, Jakarta Timur.

Baik Anies Baswedan maupun Prasetio Edi dimintai keterangan penyidik KPK untuk tersangka YRC (mantan dirut Perumda Sarana Jaya) dan kawan-kawan. KPK terus mengenbangkan kasus pengadaan lahan di Munjul untuk mengungkap siapa saja ikut bermain di balik dugaan korupsi tersebut.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan serta Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk hadir hari ini di Gedung KPK Merah Putih.

“Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu atas dasar kebutuhan penyidikan sehingga dari keterangan para saksi, perbuatan para tersangka menjadi lebih jelas,” ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan atau PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Anja Runtuwene, dan Rudy Hartono. KPK menyangka kasus korupsi ini merugikan negara hingga miliaran rupiah. (omi/miv)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *