DEPOK – Program transportasi Kota Depok yang lebih dikenal Layanan Bus Raya Depok Terpadu atau Biskita Depok dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai hanya menghamburkan dana anggaran miliaran rupiah oleh Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa).
“Anggaran dikeluarkan untuk biaya operasional Biskita terbilang fantastis, terutama mengingat penggunaan Biskita terkesan tidak diperuntukkan bagi warga biasa,” kata Ketua Jari Pandawa Gita Kurniawan, yang dilansir dari keterangan yang didapat POSKOTAONLINE.COM, Selasa (8/9/2026).
Kejanggalan proyek yang menelan anggaran hampir Rp20 miliar itu, ternyata ada dugaan penyalahgunaan anggaran di Dishub Kota Depok tersebut. “Dengan anggaran sebesar hampir Rp20 miliar tersebut rasanya mubazir jika digunakan untuk maintenance. dan hanya untuk gaji para armada bus,” kata Gita, yang menduga ada ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Dishub Depok.
“Dengan jumlah armada 15 bus, bisa kita prediksi kan jumlah petugas Biskita. Karenanya, 19 miliar rupiah per tahun itu buang-buang anggaran, terutama karena yang gunakan bus itu rata-rata bukan golongan menengah kebawah,” sambungnya.
Pihaknya, tambah Gita, mendesak Plt Kadishub Kota Depok untuk memberikan keterangan secara resmi agar tidak menjadi bias di publik karena jangan hanya memberikan laporan yang baik-baik saja terhadap pimpinan. “Kami akan kupas agar ini terbuka secara terang benderang,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kadishub Kota Depok Aan Syutahman ketika dikonfirmasi, hanya mengatakan agar mewawancari Kepala Bidang (Kabid) Angkutan pada Dinas Perhubungannya. “Mangga (silakan-red) ke bidang angkutan saja langsung. Silakan ke bidang ya,” tutup Aan singkat. (*/anton)
Komentar