oleh

Bawaslu Kota Depok Diminta Tegas terhadap Pelanggaran Kampanye Pilkada

POSKOTA.CO – Informasi banyaknya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang di Kota Depok, terlebih adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral harus diambil langkah tegas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

“Kami dari gabungan lima organisasi masyarakat di Kota Depok berharap ada ketegasan dari Bawaslu Depok jika mendapatkan informasi atau data terkait adanya pelanggaran baik dalam tahapan maupun saat kegiatan kampanye pilkada serentak di Depok,” kata Ketua Gabungan Ormas, Azis, kepada Ketua Bawaslu Depok Luli Barlini, Kamis (22/10/2020).

Kedatangan pengurus gabungan ormas di Kota Depok untuk menciptakan Depok yang kondusif saat proses kampanye dalam tahapan pilkada serentak Desember 2020 mendatang. Berbagai informasi pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon harus ditanggapi serius terlebih netralitas ASN yang diduga mendukung paslon wali kota petahana atau inkamben agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Menurut Azis, gabungan lima ormas di Depok akan terus dan siap mengawal kinerja Bawaslu Depok dalam memantau, mengawasi dan memgambil tindakan jika informasi adanya pelanggaran kampanye di lapangan selama masa kampanya berlangsung.

“Kami siap mengawal Bawaslu Kota Depok untuk memberikan informasi terkait pelanggaran di lapangan,” ujar Azis.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini menegaskan, dalam hal pengawasan Pilkada 2020 ini, pihak Bawaslu telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada ASN agar bersikap netral. Surat imbauan tersebut dikirimkan sebanyak dua kali kepada Pemkot Depok sebelum masa kampanye berlangsung.

Surat tersebut berisi imbauan agar tidak melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon tanpa seizin Kemendagri yang membuat aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota
dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

Kemudian surat imbauan kedua yang dilayangkan ialah mengenai netralitas ASN, tutur Lui, bahkan pihaknya juga sudah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait netraltas ASN yang masuk. “Laporan tersebut ada pula yang kami teruskan kepada KASN,” tuturnya. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *