POSKOTA.CO – Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid, meyakini bakal banyak gerakan rakyat yang melawan keputusan DPR RI yang digolkan Koalisi Merah Putih itu lewat Mahkamah Konstitusi.
“Di sosial media itu orang-orang keras sekali menolak Pilkada lewat DPRD dan isu ini bisa jadi katalis gerakan baru. Saya rasa banyak orang segera inginkan gugatan karena Pilkada lewat DPRD itu berpotensi menyurutkan langkah demokratis kita,” terang Putri mendiang KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Yenny Wahid, tampaknya ikut kecewa dengan disahkannya RUU Pilkada dalam rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, RUU tersebut akan membuat penumpukan kekuasaan di tingkat elite setelah DPRD diberikan hak memilih kepala daerah.
“Ke depannya, check and balances masyarakat itu sudah tak ada lagi. Lewat apa masyarakat bisa mengontrol kepala daerah? Kekuatan moral dan politisnya sudah tak ada. Berat sekali untuk pembangunan demokrasi ke depan,” kata Yenny Wahid, Jakarta, Minggu (28/9).
Dugaan Yenny, keputusan Pilkada lewat DPRD merupakan bagian imbas dari pertarungan politik di Pilpres 2014 yang dimenangkan kubu Jokowi-JK. “Tadinya kita pikir dengan Jokowi-JK terpilih maka selesai sudah dikotomi-dikotomi ini. Tapi kalau ada situasi ini, maka dikotomi akan berlangsung terus,” ujarnya.
Komentar