oleh

USULAN PERMINTAAN KPK DAPAT IMUNITAS TAK TEPAT

Bambang W
Bambang W

POSKOTA.CO – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menilai, permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan imunitas hukum sangat tidak tepat.

Alasannya karena pemberian imunitas hukum bertentangan dengan azas persamaam di hadapan hukum, kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu terkait permintaan KPK agar presiden menerbitkan perppu imunitas hukum bagi pemimpin dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut mantan Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB-NTT), pemberian imunitas hukum hanya boleh diberikan kepada orang yang berjasa besar terhadap bangsa dan negara. “Jadi tidak tepat kalau presiden harus memberikan imunitas hukum kepada staf dan pimpinan KPK, karena bertentangan dengan persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap warga negara,” kata Johanes Tuba Helan.

Dia juga menegaskan, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum jika memang terbukti melanggar hukum, sekalipun yang bersangkutan adalah seorang presiden dan pejabat tinggi negara. “Apa istimewanya staf dan pimpinan KPK. Presiden saja bisa diminati keterangan apalagi hanya seorang pimpinan dan staf KPK. Siapapun warga negara Indonesia memiliki persamaan hukum,” kata Tuba Helan.

Seperti diberitakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perppu imunitas hukum terhadap pemimpin dan staf KPK untuk menghindari segala upaya pelemahan KPK seperti kriminalisasi serta ancamana keamanan lainnya.

“Kami sedang berjuang, kami dipilih dari sekian juta masyarakat untuk bersihkan korupsi. Kami sedang menjalankan mandat itu, kalau di tengah jalan dilakukan kriminalisasi maka menghambat pemberantasan korupsi,” kata Adnan di sela acara aksi #SaveKPK di Jakarta, Minggu (25/1).

Adnan mengatakan imunitas hukum tidak hanya ditujukan pada pemimpin KPK tetapi juga seluruh pegawai KPK.
“Staf pegawai itu bagian dari kekuatan KPK dan KPK kuat karena sumber daya manusianya kuat. Misal ada pelanggaran yang dilakukan pegawai, kami bisa memproses sendiri,” ujarnya.

Johanes Tuba Helan menambahkan, mestinya pimpinan KPK adalah mereka yang terseleksi secara ketat.
Dengan demikian, tanpa imunitas hukum juga tidak akan ada masalah karena mereka terseleksi dari orang-orang yang bersih dan tidak memiliki persoalan hukum di masa lalu, kata Johanes Tuba Helan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *