oleh

PEMERINTAH HARUS PERKETAT ALIRAN ISLAM BARU

ISISPOSKOTA.CO – Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH menyarankan, pemerintah harus lebih memperketat pengawasan aliran-aliran yang ada di masyarakat.

“Apalagi terhadap aliran baru dalam Islam, perlu pengawasan yang lebih ketat lagi,” sarannya menjawab Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Minggu, berkaitan aksi dugaan teror terhadap pemuka agama di Jawa Tengah (Jateng) baru-baru ini.

Pasalnya berdasarkan pemberitaan, lanjut Guru Besar pada perguruan tinggi negeri (PTN) tertua di “Bumi Isen Mulang” (pantang mundur) Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut, teror itu diduga berkaitan dengan masalah aliran kepercayaan.

“Teror itu bukan saja membuat masyarakat Jateng kaget/terperanjat, tapi juga menjadi perhatian warga dari daerah lain,” ujar profesor yang meniti karir dari pegawai rendahan (pesuruh) di PTN yang menjadi kebanggan masyarakat “Bumi Tambun Bungai” Kalteng tersebut.

” Karena teror itu dikhawatirkan sebagai tanda kembalinya Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam bentuk dan gerakan baru, yang menjadi musuh bangsa Indonesia yang setia pada Pancasila,” ujar Kordinator Satuan Wilayah Ikatan Cendekiawan Mulim Indonesia (ICMI) Kalteng tersebut.

Menurut dosen pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) atau pendidikan non formal itu, pengawasan yang ketat itu perlu agar tidak disusupi kelompok yang membawa aliran/ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 . Anak Desa Anjir Serapat, Kabupaten Kapuas, Kalteng itu juga menyaran, sebaiknya pula pemerintah harus membatasi atau menertibkan alira-aliran yang baru, termasuk dalam Islam sekalipun.

Seperti kejadian teror di Jateng belum lama ini, menurut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiwa Indonesia (IPMI) tersebut, hal itu terjadi karena pengawasan yang lemah atau kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah terhadap berbagai aliran di Indoensia, sehingga menimbulkan permasalahan.

Dalam kaitan pengawasan tersebut, mantan Kepala Badan pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemprov Kalteng itu, juga menyarankan, perlunya pula pendekatan antara umara dan ulama, sehingga aliran-aliran yang di masyarakat akan lebih mudah terpantau dengan baik.

“Dengan pendekatan serta kerja sama antara umara dan ulama, kita berharap kegiatan berupa teror serta tumbuh dan kembangnya alira-aliran yang tidak sesuai Islam atau bertentangan Pancasila dan UUD 1945, paling tidak dapat diminimalkan, demikian Norsanie Darlan.

Sebelumnya pimpinan Banser Nahdlatul Ulama (NU) Jateng menduga, teror yang terjadi di provinsi tersebut dengan cara memberi tanda silang pada rumah pemuka agama itu, dari gerakan PKI yang terlarang di negeri yang berdasarkan Pancasila, sejak tahun 1966.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *