oleh

AKADEMISI: SBY PENENTU UTAMA PEMBATALAN PILKADA

SBY bersama istri
SBY bersama istri

POSKOTA.CO – Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan, SH,M.Hum mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi penentu utama pembatalan Undang-undang Pilkada yang disahkan DPR-RI, Jumat, (26/9).

Selain Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwewenang menguji materi setiap UU yang diajukan secara perorangan maupun lembaga, celah untuk mengembalikan pilkada langsung oleh rakyat tergantung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menandatangani UU yang telah disetujui oleh DPR-RI itu, katanya di Kupang, Minggu.

Meskipun, semua publik mengetahui dengan persis bahwa sikap SBY sesungguhnya sudah dapat dinilai dalam proses pengusulan rancangan UU Pilkada tersebut, yang intinya merupakan inisiatif eksekutif.

Namun, menurut Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang ini, sikap menentukan dari Presiden SBY itu juga harus lebih hati-hati agar tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyebut pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.

“Demokratis yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) itu ditafsirkan secara luas yaitu bisa oleh wakil rakyat (DPRD) bisa juga oleh rakyat (langsung), sehingga sangat tergantung dari sudut pandang mana dan kepentingan apa orang melakukan penafsiran,” tuturnya.

Jadi menurut Kopong Medan, penyebutan kata demokratis ini kemudian memunculkan banyak definisi dan penafsiran. Kecuali pemilihan presiden yang termuat dalam pasal 6A ayat (1) yang secara lurus menyebut bahwa pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sehingga tidak perlu ditafsir.

Namun, menurut Kopong Medan, Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, katanya penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal-awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyemai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 dan 2009 lalu yang berjalan nisbi cukup lancar dan aman.

Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan Pemilu 2004 dan 2009 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan “chaos” menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengan Pilkada langsung ini terutama ketidaksiapan materi dan infrastruktur, namun demikian momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Sejatinya, lanjut dia agenda ke depan bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat proses-proses yang demokratik.

Hal ini penting mengingat karakter dan kamampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara faktual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbuka.

Persoalan mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar pascalengsernya Soeharto yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi.

Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap.

Padahal, nilai utama yang diusung oleh demokrasi adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam diri setiap rakyat. Kebebasan yang tidak didasari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini sangat nampak dalam upaya penguatan kekuasaan pada aras politik lokal.

Peluang konflik politik dalam perebutan kekuasaan akan meningkat seiring ditetapkannya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung mulai tahun 2005. Di tengah belum menguatnya kesadaran politik di level “grass root” atau akar rumput, maka momentum Pilkada menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang potensi konflik, manipulasi, money politics, dan intimidasi.

Padahal menurut dia, dalam konteks penguatan demokratisasi, pilkada langsung sebenarnya berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi.

Namun, beberapa kali Pilkada langsung digelar justru tidak maksimal karena itu dipenghujung periode kedua kepemimpinan Presiden SBY, diusulkan agar Pilkada langsung dikembalik ke DPRD.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *