oleh

KPK PANGGIL STAF KHUSUS MENTERI

kpkPOSKOTA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Sabillilah Ardie dan Muamir Muin Syam dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengurusan proyek tanggul laut di kabupaten Biak Numfor.

“Keduanya diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin.

Sabillilah dan Muamir diketahui telah dicegah KPK untuk bepergian keluar negeri sejak 7 Juli 2014 lalu terkait kasus ini.

KPK sebelumnya juga telah memeriksa Deputi I Kementerian PDT Suprayoga Hadi, staf ahli menteri PDT Teuku Afrizanur serta Sekretaris Kementerian PDT H.M Nurdin pada Jumat (18/7), maupun Menteri PDT Helmy Faishal Zaini pada Rabu (16/7) dalam perkara ini.

Dalam pemeriksaannya Helmy mengaku bahwa proyek tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor itu tidak ada karena tidak ada dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian 2014.

Tersangka dalam kasus ini adalah Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk dan Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut yang ditangkap di Hotel Acacia Jakarta Pusat pada 16 Juni 2014 dengan barang bukti uang sebesar 100 ribu dolar Singapura.

Uang itu berasal dari Teddy untuk Yesaya sebagai ijon proyek tanggul laut di Biak yang merupakan proyek dari Kementerian PDT untuk menangani penanggulangan bencana.

Yesaya Sombuk disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena jabatannya dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar.

Sedangkan kepada Teddy disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai orang yang memberi kepada penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara paling lama adalah lima tahun dengan denda maksimal Rp250 juta.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *