oleh

KPK DAN POLRI DIMINTA PERIKSA KETUA DPRD LABUHANBATU

kpkPOSKOTA.CO – Sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara  minta KPK atau Polri segera turun tangan meneliti kasus Ketua DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhari yang diduga kuat memeras Rp700 juta kepada PT Sinar Pandawa yang bergerak di perkebunan kelapa sawit di Negeri Lama, Labuhanbatu. Meski ketika dikonfirmasi wakil rakyat itu membantahnya. “Itu gak benar,” kata Dahlan saat dikonformasi Waspada melalui telepon selular, Selasa (15/9).

Justru Dahlan bermaksud mengundang pihak Sinar Pandawa yang dinilai melakukan kelalaian dengan membuang limbah cair pabrik perusahaan tersebut ke saluran masyarakat. Sejak awal, sudah dilakukan teguran secara lisan atas pembuangan limbah cair yang tidak sesuai prosedur pelepasan limbah.

“Mereka tidak dapat menunjukkan izin pelepasan limbah cairnya. Jadi, saya minta operasional pabriknya untuk sementra dihentikan dulu sebelum izinnya ada. Kalau sudah ada izinnya silahkan operasi kembali,” kata Dahlan.

Uli Silitonga, warga Medan yang diminta komentarnya mengharapkan kasus ketua DPRD yang melakukan pemerasan untuk diperiksa sehingga masalahnya bisa terang benderang. “Supaya tidak menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat,” ungkap Uli, Senin (28/9).
Secara terpisah Manager PT Sinar Pandwa, Rahman yang juga dikonfirmasi melalui telepon selular mengakui adanya permintaan sejumlah dana oleh Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari. “Permintaan itu secara lisan, pernah Rp700 juta diminta,” kata Rahman.

Dikatakan Rahman, permintaan lisan Rp700 juta itu disebutkan Dahlan saat dirinya diminta datang ke ruang kerja Ketua DPRD Labuhanbatu pada bulan Agustus lalu.

“Saya jawab, saya tidak berwenang tentang hal itu (soal uang Rp700 juta),” kata Rahman.

Karena Rahman tidak berwenang untuk memutuskan soal pendanaan seperti yang dimintakan itu, maka hal tersebut disampikan rahman paa atasannya yang berkantor di Medan, Albert Polim Uli.

“Saya sampaikan pada atasan yakni bapak Albert Polim Uli (Medan) hasil panggilan DPRD, dimana minta ketemu degan pihak perusahaan, kalau bertemu kisaran angkar Rp700 juta,” kata Rahman melaporkan hal itu pada atasannya.

Rahman mengungkapkan, tanggapan atasannya atas permintaan dana Rp700 juta yang tidak diketauhi untuk keperluan apa sama sekali tidak ditanggapi.

“Tanggapan Pak Albert, enak saja mau minta-minta,” kata Rahman menirukan ucapan atasannya.
Saat ditanyak permintaan Rp700 juta oleh Ketua DPRD itu untuk apa, Rahman tidak tahu pasti hanya saja untuk bertemu pihak perusahaan diminta siapkan dana seperti itu.

“Beliau itu cuma kasitahu, kalau ketemu pihak perusahaan siapa yang bisa memeutuskan angkanya Rp700 juta,” kata rahman seperti menirukan ucapan Dhalan.

Kedatangan rahman ke ruang kerja Ketua DPRD itu atas permintaan Dahlan setelah dia berkunjung ke PT Sinar Pandawa.

Kemudian, setelah Rahman datang ke, lalu tim anggota DPR Labuhanbatu kembali datang namun tanpa kehadiran Dahlan.

Pada Sabtu (29/8) Komisi A kembali melakukan kunjungan ke PT Sinar Pandawa sebagiaman diakui Dahlan, bahwa kehadiran anggota DPRD itu ditugaskannya untuk memonitor masalah proses limbah cair yang menjadi permasalahan pabrik tersebut.

“Tapi masih tetap beroperasi, hal itu di ketahui ketika anggota dewan kembali saya tugaskan untuk memonitornya bersama BLH dan Pol PP,” kata Dahlan.

Dahlan menyebutkan, DPRD telah membuat rencana mengundang PT Sinar Pandawa untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan.

“Kalau masih belum punya izin dan belum menghentikan operasional pabriknya, maka akan kami minta pendapat dari aparat penegak hukum,” kata Dahlan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *