oleh

Akibat Penghentian BBM Premium, Pekerja SPBU Rest Area Terancam PHK

PENGUSAHA SPBU
PENGUSAHA SPBU

POSKOTA.CO – Ratusan bahkan ribuan pekerja di lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rest Area jalan tol di sejumlah daerah, terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal lantaran kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang masih membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium khusus di jalan tol.

“Nasib karyawan di SPBU Rest Area sekarang ini jadi makin tidak jelas. Bahkan, beberapa gerai yang ada lokasi Rest Area juga merugi karena sepi konsumen,” ungkap Pengurus Asosiasi Pengusaha SPBU Rest Area (Tempat Peristirahatan Jalan Tol), Whari Prihartono di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut pengusaha Rest Area Tol KM 14 Jakarta-Merak ini, PHK pekerja agaknya hanya menunggu waktu sebelum kebijakan pembatasan bahkan pelarangan penjualan BBM Premium Bersubsidi tidak segera dihentikan.

Padahal, menurutnya, pemerintah telah menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk kembali menyalurkan pasokan BBM bersubsidi yang sempat dibatasi tadi.

Akibat kebijakan itu, lanjut Whari, akan berdampak kepada karyawan karena omzetnya hilang separuh lebih. “Bagaimana kita bisa menggaji karyawan kalau kita disuruh jual pertamax plus, katanya akan bisa mengcover biaya kami, saya kira ini nggak bener.

Kenapa SPBU di jalan tol diperlakukan berbeda. Kami tetap tidak boleh menjual premium bersubsidi. Sedangkan di SPBU lain boleh menyalurkan premium,” tanyanya.

Efek kebijakan sewenang-wenang BPH Migas itu, lanjutnya, kalangan pengusaha pengelola rest area menanggung kerugian besar. Bahkan, kata dia, omzet para pengusaha menurun 50 persen hingga 80 persen. Apalagi penjualan pertamax tidak bisa menutupi anjloknya pendapatan pelaku usaha.

“Omzet SPBU di Rest Area Jagorawi turun sampai 80 persen karena jalan tol sebagian besar dipakai kendaraan pribadi sementara kendaraan besar pengguna solar lebih sedikit dibandingkan jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak yang mengalami penurunan omzet 50 persen,” ujar Whari.

Menurut data yang dimiliki Asosiasi Pengusaha SPBU Rest Area, pasokan premiun untuk 29 SPBU di Rest Area Jalan Tol mencapai 705.000 liter atau 750 ton per hari. Dengan margin penjualan Rp 200 per liter, “Maka kehilangan pendapatan sebesar Rp 150 juta per hari untuk semua SPBU Rest Area,” cetus Whari.

Whari mengaku sudah menghadap manajemen PT Pertamina dan komite BPH Migas, namun hingga kini masih belum ada kejelasan.

“Yang mengeluarkan surat edaran (SE) soal pembatasan premium kan BPH Migas, seharusnya BPH Migas kembali mengeluarkan instruksi terkait hal ini. Padahal pemerintah sudah menginstruksikan agar pasokan premium dikembalikan seperti semula,” ujar Whari.

Reaksi lebih keras diteriakkan Ping Astono, pengusaha SPBU Rest Area Tol Surabaya-Gempol, Jawa Timur, dan juga Intani Choirina, pengusaha wanita SPBU Rest Area km 39 Cikampek, Jawa Barat.

Keduanya sengaja singgah ke kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk memprotes kebijakan yang dinilainya tidak adil bersama sejumlah pengurus asosiasi. “Kalau alasannya soal penghematan, maka penghematan BBM di jalan tol sudah tidak efektif lagi,” ujar Ping Astono.

Menurutnya, lonjakan pembelian di SPBU luar jalan tol melonjak tinggi, melebihi jumlah pasokan BBM yang dihentikan di jalan tol sebesar 750 ton.

“Jangan hanya pihak SPBU tol yang dibebankan, jadi harus semua. Kalau tidak boleh jualan, ya tidak jualan semua,” timpal Intani Choirina.

Penghentian pasokan premium di tol, sambungnya, tidak sebanding dengan jumlah tindak penyelewengan BBM bersubsidi di Batam, Kepulauan Riau yang terungkap baru-baru ini.
“Penyelewengan BBM di Batam dalam sehari pengapalan bisa mencapai 100.000 kiloliter. Itu sama dengan kita kerja 10 tahun. Kalau kondisinya seperti ini, jangan kita dijadikan sebagai tameng untuk membungkus mafia minyak yang dilindungi,” katanya.

Bahkan Intani menyindir Wakil Menteri ESDM. “Omongan pak Wamen tidak sesuai dengan omongan dia waktu di ‘Bincang Pagi’ MetroTV. Dia bilang katanya kalau di tol tidak ada kan bisa isi di luar tol. Lho, Berarti dia yang suruh masyarakat melanggar aturan. Apa sudah pikun ya Pak Wamen?”

Menanggapi kisruh ini, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung berucap,”Kami telah menugaskan BPH Migas dengan Pertamina dipandu oleh Wamen ESDM untuk dilakukan analisis terhadap sesuatu yang sudah dilakukan, dan tahapan2 lanjutan. Nanti dilaporkan ke saya dan saya yang akan membuat keputusan,” katanya. (Hakim Moesthaf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *