POSKOTA.CO – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI serius memperbaiki data penerima bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat diantaranya seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sedang berjalan saat ini.
“Saya mengapresiasi Pak Penjabat (Pj) Gubernur DKI yang punya fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui evaluasi data seperti data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan carik Jakarta. Hal ini merupakan persoalan mendasar yang perlu dilakukan evaluasi. Data banyak tumpang tindih selama ini adalah PKH dan BPNT yang berasal dari Pemerintah Pusat,” ungkap Idris Ahmad Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Menurut dia, tumpang tindih data PKH dan BPNT dengan bantuan yang berasal dari Pemprov DKI jadi persoalan ketidak-merataan bantuan sosial.
“Banyak ditemukan penerima yang mendapatkan lebih dari satu program bansos, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Bahkan pada kelompok miskin ekstrem. Ini harus ditangani termasuk penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria harus dialihkan pada yang lebih tepat,” tegasnya.
Idris menjelaskan, demi keadilan yang menjadi kunci penanganan kemiskinan ekstrem merata. “Alokasi bantuan sosial dilakukan secara merata, adil dan tepat sasaran. Insyaallah target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jakarta dapat terwujud dan tercapai sesuai harapan,” tutupnya. (van/bw)
Komentar