JAKARTA-Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng, mengatakan perguruan tinggi dapat menghasilkan inovasi dan solusi yang relevan untuk mengatasi masalah stunting karena menjadi tempat berkumpulnya para ahli dan pakar.
Hal itu dikatakan Bonivasius pada seminar Hasil Pendampingan Perguruan Tinggi dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 yang dilaksanakan secara Hybrid, Selasa (15/10/2024).
Menurut Bonivasius, peran perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting dengan 5 pilar sangat strategis. Dilakukan melalui Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Sementara menurut Dr. Sudibyo Alimoeso, MA, Ketua Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting, perguruan tinggi dapat dan sangat penting untuk melihat kedalaman permasalahan di lapangan karena melakukan ‘research’ atau ‘evidence based’.
“Perguruan tinggi selalu bicara dengan data, dapat mengatakan apa adanya. Sehingga pendampingan perguruan tinggi melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat (lebih mudah) mengedukasi ibu-ibu dan remaja agar patuh. Karena kepatuhan menyusui eksklusif, pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) dengan gizi seimbang masih rendah. Kepatuhan itu penting. Kalau perguruan tinggi bisa mengawal, itu lebih bagus,” ujar Soedibyo.
Dalam rangka mendorong implementasi dan kontribusi perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting, BKKBN telah bekerjasama dengan 11 perguruan tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Perguruan tinggi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan program penurunan stunting, memberikan bukti ilmiah kepada pelaksana program, memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan memberi pendampingan dalam pengembangan model intervensi yang efektif. Sekaligus sebagai bahan pembelajaran praktik baik.
Seperti harapan Bonivasius, “Hasil kajian empat lokus tidak hanya menjadi dokumen semata. Sering terjadi setelah selesai, dokumen tidak ada ‘follow up,’ hanya menjadi ‘best practice’ di lokus itu saja. Padahal, best practice bisa menjadi contoh daerah lain.”
Lanjutnya, “Jangan sampai hasil kajian jadi dokumen tertumpuk di perpustakaan kampus dan meja pimpinan-pimpinan saja. Perlu ada keberlanjutan atau implementasi karena itu kunci keberhasilan kajian yang sudah dilakukan”.
Adapun empat lokus tersebut adalah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Universitan Sultan Ageng Tirtayasa; Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Institut Pertanian Bogor; Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur, oleh Universitas Mulawarman; dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Universitas Tadulako.
Dalam kegiatan ini hadir Dr. Djamaludin M Sakung, S.Pd, M.Kes, Ketua Tim Pelaksana Pendampingan Universitas Tadulako; Dr. Ike Anggraeni G, SKM, M.Kes, Ketua Tim Pelaksana Pendampingan Universitas Mulawarman; Dr. Tin Herawati, SP, M.Si, Ketua Tim Pelaksana Pendampingan INstitut Pertanian Bogor; Fachruddin Perdana, S.Gz, M.Si, Ketua Tim Pelaksana Pendampingan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Hadir juga Prof. dr. Veni Hadju, M.Sc, Phd, pakar Kesehatan dan Gizi Universitas Hasanuddin; Dr. Munawar Asikin, S.Si, MSE, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN; Lisna Prihantini, S.Psi, M.Si, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN.
Turut hadir Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemenko PMK; dan Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kesehatan.(*/fs)
Komentar