oleh

Nasabah Korban Jiwasraya Kecewa dengan Hasil Mediasi yang Berjalan Buntu

POSKOTA.CO-Sejumlah perwakilan Korban Nasabah Jiwasraya pada melakukan mediasi dengan PT Asuransi Jiwasraya di Kantor Staff presiden (KSP) di Gedung Bina Graha Jakarta Pusat. Tujuan mediasi yang sedianya diharapkan oleh Forum Nasabah Jiwasraya agar permasalahan ini diangkat kepada pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang untuk melakukan revisi terhadap program restrukturisasi yang sangat merugikan mereka. Namun pada kenyataannya dalam mediasi tersebut tidak ditemukan  titik terang dan berjalan buntu.

“Dalam mediasi tersebut pihak Jiwasraya hanya dihadiri oleh tiga orang utusan direksi yang tidak berwenang dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Forum Nasabah Korban Jiwasraya. Kami  diberikan kesempatan oleh Deputi III KSP untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ternyata   dari sembilan pertanyaan yang kita ajukan pihak jiwasraya hanya bisa menjawab seadanya. Mereka berdalih tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab. Akibatnya mediasi pun menemui jalan buntu,” kata Perwakilan Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ) Syahrul Tahir.

Perwakilan Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ) Syahrul Tahir.

Syahrul yang juga menjabat Ketua Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya mengatakan, bahwa Jiwasraya telah melakukan intimidasi atas tiga opsi skema restrukturisasi polis jiwasraya  yang sangat merugikan. Forum Pensiunan BUMN RI Nasabah Jiwasraya juga mengatakan  restrukturisasi yang terjadi ditubuh jiwasraya agar segera dilakukan revisi sesuai undang undang yang berlaku.

Hasil koordinasi dengan instansi terkait

Menyikapi tuntutan para nasabah, Sekretaris Perusahaan Jiwasraya Kompyang Wibisana mengatakan, bahwa setiap aksi korporasi perseroan tidak lagi dilakukan secara independen, melainkan hasil koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan.

Dia pun menjelaskan bahwa opsi-opsi yang ditawarkan kepada nasabah merupakan opsi yang telah dibahas secara intensif oleh Kementerian Keuangan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Opsi-opsi itu pun dituangkan dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Usai mediasi yang dilakukan di Kantor Staff Presiden  Forum Nasabah Korban Jiwasraya dan PT Jiwasraya sepakat untuk membentuk forum komunikasi agar dapat menampung aspirasi dan keluhan dari nasabah. FNKJ juga meminta agar dilibatkan dalam mediasi dengan semua stakeholder terkait, agar permasalahan yang terjadi dapat dituntaskan.

“Untuk itu maka Forum sangat mengharapkan presiden untuk memerintahkan pihak-pihak terkait tersebut mau mendengarkan dan berkomunikasi dengan Forum, sedangkan jika hanya dengan pihak Jiwasraya mereka telah menyatakan tidak lagi berwenang. Dan hanya menemui jalan buntu” Ujar syahrul saat konferensi pers di kawasan Cikini Jakarta Pusat.

Restrukturisasi Jiwasraya jika merujuk pada perundang-undangan yang berlaku justru bertentangan dan tidak menyelesaikan kompleksitas masalah terkait penyelewangan keuangan yang terjadi. Restrukturisasi adalah persoalan internal perusahaan, sedangkan dana pensiun yang dilindungi Undang-Undang Dana Pensiun adalah dua persoalan yang berbeda. Kerancuan terjadi ketika (Persero) BUMN menunjuk Jiwasraya (Persero) sebagai perusahaan asuransi menjadi mitra dalam mengelola keuangan dari pembayaran polis anuitas, sementara pemegang polis anuitas tersebut bukan individu pensiunan melainkan korporasi. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *