oleh

Kinerja Ekonomi Jakarta Mengalami Produktivitas yang Positif

POSKOTA.CO – Dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Jakarta memiliki tren yang sangat positif di mana tahun 2016 sebesar 5,85 persen, dan.memasuki tahun 2017 naik sebesar 6,22 persen, dan tahun 2018 walaupun ada penurunan, akan tetapi masih berada di angka 6,17 persen. ini berarti bahwa kinerja ekonomi Jakarta mengalami produktivitas yang positif.

Untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Jakarta walaupun mengalami sedikit penurunan dipastikan tetap bercokol di angka enam persen dengan melihat pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 6,23 persen, dan kemudian triwulan II sebesar 5,72 persen dan triwulan III sebesar 6,07 persen, sedangkan triwulan IV dengan naiknya konsumsi rumah tangga menjelang perayaan Natal dan tahun baru diperkirakan sebesar 6.00 persen.

Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang trennya tidak sesuai harapan. Di tahun 2016 sebesar 5,02 persen, tahun 2017 sebesar 5,07 persen berlanjut di tahun 2018 sebesar 5,17 persen, dan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan sebesar 5,1 persen dengan melihat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 sebesar 5,07 persen, triwulan II sebesar 5,05 persen dan triwulan II sebesar 5,02 sedangkan triwulan IV diperkirakan di angka 5,1 persen.

Demikian ditegaskan Sarman Simanjorang ketua umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam acara Review Ekonomi Jakarta 2019 dan Outlook 2020 di Hotel Sofyan, Selasa (17/12/2019), yang dihadiri para narasumber Hamid Ponco W kepala perwakilan BI Prof DKI Jakarta, Sri Haryati asisten perekonomian Pemprov DKI Jakarta, Arif Nasruddin direktur utama Periksa Pasar Jaya, Amran Nukman ketua DPD REI Pemprov DKI Jakarta, Arief Prasetyo A direktur utama PT God Station Kailimang Jaya, Roy Mandey ketua umum Aprindo, dan Zainudin Mappa direktur utama Bank DKI Jakarta.

Dijelaskan Sarman, bahwa tren kinerja ekonomi Jakarta yang positif ini dipengaruhi oleh kemampuan Pemprov DKI Jakarta mengelola harga pokok pangan yang stabil untuk menjaga konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang terjaga, sehingga di tingkat inflasi juga selalu terkendali.

Menurut Sarman, berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah kepada berbagai kalangan masyarakat melalui Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Pekerja, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

Semua itu, tepat sasaran yang mendorong daya beli masyarakat tetap stabil. Di sisi lain kepercayaan investor menanamkan modalnya di DKI Jakarta juga sangat tinggi, dan ini bisa dilihat dari pencapaian target investasi triwulan III tahun 2019 yang menembus angka 41,1 triwulan sebagai indikator bahwa Jakarta masih memiliki daya tarik bagi investor di tengah sentimen perpindahan ibu kota. “Tentu hal ini juga tidak luput dari pelayanan perizinan yang sangat terukur dan memiliki kepastian dan iklim usaha yang kondusif,” tegasnya.

Diakui Sarman, beberapa sektor yang mengalami kelesuan atau tekanan sepanjang tahun 2019 adalah sektor ritel dan properti. Usaha ritel tertekan diakibatkan maraknya bisnis online dan adanya pengiriman belanja masyarakat.

Untuk tahun 2020, Sarman berharap, agar kinerja ekonomi Jakarta tetap terjaga dan kondusif dengan harapan bahwa prestasi yang diraih dalam tiga tahun terakhir mampu tetap dipertahankan.

“Beberapa indikator yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga, target investasi diharapkan mencapai target dengan penyempurnaan pelayanan perizinan serta kebijakan yang semakin menarik, dan yang paling penting juga adalah penyerapan anggaran pemerintah yang tepat waktu sepanjang tahun,” pintanya.

Ke depannya DPD HIPPI berharap, agar pemerintah DKI Jakarta menjadi pelopor untuk melaksanakan apa yang saat ini dilakukan pemerintah pusat yaitu Program Omnibus Law di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

“Di mana perda-perda yang selama ini tumpang-tindih dan menghambat dunia usaha dapat direvisi segera menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, dan ini dapat mengacu kepada UU yang masuk dalam Program Omnibus Law yang ada di tingkat nasional. Sehingga ini akan lebih menggairahkan iklim usaha dan bisnis di DKI Jakarta,” tutupnya. (parulian tambun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *