oleh

SURAT PELANTIKAN GANDA DI KEMENHUB JADI SOROTAN LIPA

-Nasional-181 views

POSKOTA.CO – Ketua Umum Lembaga Independen Pemantau Anggaran (LIPA) RY. Untoro akan terus mengawal kasus dua SK ganda Menteri Perhubungan (Menhub) terkait pelantikan pejabat di lingkungan instansi tersebut, pekan lalu. “yang jadi pertanyaan itu sebuah kementerian  administrasinya amburadul,” ujar Untoro Kamis(20/12/2019)

Dalam pelantikan kemarin (13/12) banyak ditemui kasus lainnya, seperti SK yang diduga ilegal karena menabarak Permenhub No. 2/Tahun 2015 dan Perka BKN No. 7 /Tahun 2017 “padahal dengan adanya dua versi daftar lantik atau SK ganda saja sudah menunjukan suatu masalah,masih lagi ditambah surat kuasa yang menabrak nabrak” kata mantan aktivis 27juli 96 tersebut.

Seperti diberitakan beberapa media, kisruh pelantikan pejabat dilingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Djoko Sasono pada Jumat (13/12) lalu di Graha Angkasa pura I Kemayoran, Jakarta Pusat, terus menuai polemik, karena terkesan sangat tergesa gesa.

Contohnya, masih kata RY. Untoro ada dua versi daftar lantik. Satu daftar lantik memuat SK yang dilantik sebanyak 572 orang, sementara SK lainnya memuat sebanyak 592 orang. “Mana yang benar jadinya,karena keduanya dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Sesjen Kemenhub, yakni Hary Kiswanto.

Masih ada lagi keanehan lain, lanjut RY. Untoro yakni adanya jabatan rangkap di Direktorat Jenderal Kereta Api, sebuah jabatan ditempati dua orang, sementara lagi di Ditjen Darat lebih parah ada tiga jabatan untuk eselon 4 masing-masing di duduki 2 orang.

Ini semua menunjukan ketidak becusan Kabiro Kepegawaian Hary Kiswanto yang sudah bercokol 4 tahun disana “diduga ada faktor kelalaian didalamnya”ujarnya.

Sebagai solusi agar kekisruhan dan kekacauan ini dapat diakhiri, satu satunya jalan pelantikan pada pekan lalu harus dibatalkan, demi hukum dan kembali kepada Permenhub No. 2/2015 yang benar Apabila tidak ada pembatalan pada SK pelantikan tersebut maka LSM LIPA akan mengerahkan aksi masanya di kementerian Perhungan,pungkas RY. Untoro mengakhiri.

Sementara itu Hengki, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementrian Perhubungan yang dikonfirmasi adanya surat keputusan ganda yang tersebar dengan jumlah berbeda menjelaskan, surat yang valid dikeluargan oleh biro kepegawaian surat beredar itu hanya internal.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *