oleh

Harmonisasi antara Jumlah Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan Perlu Pengaturan Tepat

-Nasional-58 views

POSKOTA.CO-Penduduk dan  daya dukung lingkungan ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait. Bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk berlimpah, diperlukan pengaturan yang tepat agar keduanya berjalan  dengan harmonis.

“Pertambahan penduduk dipacu oleh laju pertumbuhan yang mencapai  1,49 %. Hasil Sensus  Penduduk 2010 juga menunjukkan bahwa sebanyak 57,5 % penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Di  luar Jawa sekitar 50 % berada di Pulau Sumatera,” kata Dr. Asep Sofyan, ST. MT, Sekretaris  Pusat Studi  ITB  dalam Webinar Series-4 Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 Melalui Pembangunan Berwawasan Lingkungan, dengan tema “Bumi dan Manusia: Sejahtera Jika Berencana Bersama”, Selasa (13/10/2020)

Menurut Asep, berdasarkan Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai  237,6 juta jiwa, dan bertambah di  2018 menjadi 265 juta jiwa.

Penduduk Indonesia pada dasarnya bersifat agraris-pedesaan. Situasi ini bervariasi antar daerah, yang dapat dilihat pada perimbangan antara jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan (wilayah urban). Penduduk di wilayah pedesaan sebagian besar masih merupakan petani atau buruh  tani yang pendapatannya berasal dari  bercocok tanam.

Karena itu, ketergantungan penduduk  terhadap lahan sangat besar. Pertumbuhan jumlah penduduk petani mengakibatkan  luas lahan yang diolah semakin kecil, sehingga makin banyak petani yang tidak mempunyai lahan.

Untuk mengatasi lahan pertanian yang semakin terbatas, pemerintah membuka lahan gambut dengan segala tantangannya. Pembukaan lahan dilakukan mengingat luasnya areal lahan gambut di Indonesia.

Keberadaan lahan gambut ini disinggung  Prof. Dr. H Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam Webinar tersebut. “Wilayah  Kalimantan merupakan raksasa sedang tidur.  Potensi besar untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Menjadi kawasan ‘food estate’. Eks lahan gambut ada seluas 1 juta hektare,” ujar Sutarto.

Sesungguhnya lahan gambut memiliki tingkat keasaman yang  tinggi. Karenanya sulit dikembangkan menjadi lahan pertanian. Namun akibat penyusutan lahan pertanian di Jawa sangat pesat, maka pemanfaatan lahan gambut menjadi tuntutan yang semakin kuat. Melalui rekayasa tepat guna, lahan gambut berhasil diubah menjadi lahan pertanian yang produktif dan subur. Diperuntukan bagi pertanian yang berkelanjutan. “Alhamdullilah, kini kami bisa menghasilkan beras di lahan gambut 1 hektare untuk tujuh ton. Prospek yang baik. Kini, Kalimantan Selatan mengembangkan puluhan ribu hektare lahan gambut untuk diolah menjadi area pertanian,” jelas Sutarto.

Sementara itu Ir. Mila Rahmawati, MS, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian penduduk BKKBN,  yang memoderatori  webinar itu, menggarisbawahi, bahwa data tentang kependudukan sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Data kependudukan diantaranya juga untuk menghitung hidup penduduk di bidang penyediaan pangan, perumahan, sandang, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta fasilitas lainnya. Data tersebut diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk (umur dan jenis kelamin), dependency ratio (rasio beban tanggungan), umur harapan hidup, tingkat kematian bayi dan anak. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *