JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, resmi membuka Rapat Harmonisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu terkait sinkronisasi Undang-Undang Pemilu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam sambutannya, Bagja menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki era baru reformasi hukum nasional dengan mulai berlakunya KUHP baru serta rencana pembaruan KUHAP. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu agar penegakan hukum tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
“Perubahan ini merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang lebih modern, sesuai nilai kebangsaan, dan responsif. Namun, bagi Bawaslu, ini juga menghadirkan tantangan yang tidak sederhana dalam menjaga integritas pemilu,” ujar Bagja.
Mengutip pandangan pakar hukum Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, Bagja menekankan pentingnya tiga prinsip dasar hukum pidana, yakni Lex Stricta (aturan harus tegas), Lex Certa (aturan harus jelas), dan Lex Scripta (aturan harus tertulis).
Ia mengingatkan agar harmonisasi regulasi dilakukan secara matang sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Undang-Undang Pemilu, KUHP, maupun KUHAP.
“Jangan sampai ada tabrakan antaraturan. Itulah yang harus kita harmonisasikan agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu penegakan hukum pemilu,” tegasnya.
Rapat harmonisasi tersebut turut menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI serta sejumlah akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Hasanuddin, dengan moderator dari Universitas Padjadjaran.
Bagja bahkan menyebut forum itu sebagai pertemuan dua kekuatan pemikiran hukum, yakni “Mazhab Yogyakarta” dan “Mazhab Makassar”, yang dipertemukan dalam satu ruang diskusi.
“Ini akan menjadi diskusi yang menarik untuk melihat bagaimana reformasi hukum pidana nasional dapat memperkuat penegakan hukum demokrasi di Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga mengenang kebersamaannya dengan Aswanto yang pernah menjabat Ketua Panwas Provinsi Sulawesi Selatan.
“Prof. Aswanto seperti kembali ke keluarga besar Bawaslu. Beliau mantan Ketua Panwas, sementara saya pada 2004 adalah staf Panwas. Kami sama-sama melihat bagaimana hukum pidana pemilu harus terus diperbaiki,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Bagja berharap rapat harmonisasi mampu melahirkan rekomendasi yang memperkuat kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu.
“Demokrasi yang sehat bukan hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga kepastian hukum yang mampu memberikan keadilan dan efek jera. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rapat Harmonisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Undang-Undang Pemilu, KUHP, dan KUHAP secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya. (din/fs)
Komentar