POSKOTA.CO – Kepemimpinan di alam demokrasi harus memiliki mekanisme sirkulasi yang sehat. Seperti udara atau air, jika terjebak pada satu ruang tanpa sirkulasi, maka akan menimbulkan akibat yang buruk. Bahkan cenderung membusuk dan mematikan.
Indonesia dengan ruang gelombang reformasi politik menciptakan sistem sirkulasi kepemimpinan ‘konstitusional atau mekanisme’ melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Hal itu dikatakan pengamat politik juga politikus Partai Hanura, Agus Abdulah, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/12/2021).
“Sistem yang dipilih bersama ini bahkan sukses mengorbitkan banyak pemimpin sukses di level daerah meski juga diakui, sistem ini bukan tanpa celah. Mekanisme politik harus dibenahi dan menciptkan sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Konstruksi sistem harus mampu menutup rapat semua celah yang memungkinkan para Km 0,0 Politik mengambil keuntungan di tengah ruang kesempatan politik,” lanjutnya.
Untuk mewujudkan hal itu, kata Agus, tentu memang jalan panjang yang harus ditempuh. Ada proses politik yang tidak mudah UU Pemilu mesti direvisi. Sehingga cukup kontekstual untuk situasi saat ini seiring upaya mendorong revisi UU tersebut yang juga terkait dengan presidential threshold.
“Keterkaitan antara partai dan demokrasi bersifat substansial dan sekaligus fungsional. Keduanya saling menopang dan menumbuhkan sebagai kalangan melihat ketidakterbayangkannya demokrasi tanpa partai politik. Secara substansial demokrasi memberikan kesempatan bagi pemaksimalan kebebasan, berkumpul, berserikat dan berorganisasi termasuk membentuk partai politik dalam rangka turut serta menyampaikan ‘aspirasi dan berbicara’,” tuturnya.
Selain itu, sambung Agus Abdulah, kebebasan untuk berpartisipasi merupakan inti lain dari demokrasi, termasuk terkait dengan peluang berkompetisi membentuk pemerintahan dan mempengaruhi opini publik, turut pula menyuburkan eksistensi partai politik.
“Dengan seperangkat karakteristik yang dimiliki itu, demokrasi merupakan lahan terbaik bagi partai politik. Tanpa kehadiran demokrasi yang mapan sulit partai-partai itu lahir (berkembang dan maju), kalau toh dilahirkan hanya akan bersifat artifisial atau disfungsional. Sebab, pada prinsipnya hanya akan melayani rezim penguasa saja,sebagaimana yang ada di beberapa negara komunis maupun fasis,” pungkasnya. (*/omi)
Komentar